Pemerintah resmi memperluas layanan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA) untuk komoditas timah dan nikel. Hal ini diyakini dapat meningkatkan tata kelola kedua mineral tersebut yang akan berdampak positif terhadap penerimaan negara.
Indonesia merupakan produsen nikel terbesar di dunia, dan salah satu produsen timah terbesar dunia. SIMBARA pertama kali diterapkan pada komoditas batu bara pada 2022. Dengan SIMBARA, pemerintah akan dapat melacak nikel dan timah dari tambang hingga ke smelter.
Wakil menteri koordinator bidang kelautan dan investasi Septian Hario Seto mengatakan SIMBARA akan memperbaiki tata kelola pertambangan, guna meningkatkan pendapatan negara.
“Perusahaan peleburan harus mendaftarkan tempat mereka membeli nikel dan di mana tambangnya berada,” ujarnya beberapa waktu lalu seperti dikutip dari Reuters, Senin (22/7).
Perusahaan smelter tidak akan diizinkan untuk membongkar pengiriman bijih dari tambang yang belum membayar royalti mereka. Seto mengatakan bahwa sistem ini berhasil meningkatkan pendapatan pemerintah dari sektor batu bara.
SIMBARA juga akan terkoneksi dengan catatan rencana produksi dari tiap-tiap perusahaan tambang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
“Sistem ini memungkinkan para penambang untuk melacak berapa banyak kuota produksi yang tersisa untuk periode tersebut dan untuk memberi tahu pihak berwenang jika ada perbedaan dalam data produksi dan penjualan,” ujarnya.
Sebelumnya Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan bahwa SIMBARA merupakan aplikasi pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan tata niaga Mineral dan Batubara (Minerba).
Aplikasi ini juga merupakan rangkaian proses tata kelola Minerba dari hulu ke hilir, termasuk juga pemenuhan kewajiban pembayaran dan proses clearance di pelabuhan.
“Aplikasi ini sebagaimana diketahui merupakan suatu rangkaian proses mulai dari hulu sampai hilir, yaitu proses perencanaan penambangan, pengolahan pemurnian, dan penjualan komoditas minerba, serta kaitannya dengan pemenuhan kewajiban pembayaran penerimaan negara dan clearance ke pelabuhan,” kata Arifin.
Dia juga menjelaskan bahwa SIMBARA diluncurkan untuk mendukung sinergi antara proses bisnis dan aliran dana Minerba antar Kementerian/Lembaga. Dengan pengembangan SIMBARA, proses pengapalan dan pengawasan kepatuhan terhadap Domestic Market Obligation (DMO) dapat dilakukan secara maksimal.