"Trilema" Batu Bara: Ketahanan Energi, Lingkungan, dan Ekonomi

Implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dan transisi energi di sektor batu bara dinilai jauh lebih kompleks dibanding sektor industri lainnya.

Selain harus memenuhi tuntutan pengurangan emisi dan perlindungan lingkungan, industri batu bara juga masih dibebani tanggung jawab menjaga ketahanan energi nasional, memenuhi tuntutan pengurangan emisi, dan menanggung biaya yang terus membesar.

Kondisi itulah yang diistilahkan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Bidang ESG & Good Mining Practice, Ignatius Wurwanto, sebagai “trilema” dalam penerapan ESG.

“Kalau bicara batu bara, ini bukan lagi dilema, tapi trilema. Ada kebutuhan menjaga ketahanan energi, ada tuntutan lingkungan, dan ada biaya yang harus ditanggung,” katanya dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Implementasi ESG dan Transisi Energi di Sektor Batu Bara Indonesia” yang diselenggarakan Katadata Green di Jakarta, Rabu (20/5).

Trilema tersebut, lanjut Wurwanto, mencerminkan tiga tantangan yang harus dijalankan secara bersamaan oleh industri batu bara.

Pertama, menjaga ketahanan energi, yakni memastikan kebutuhan energi saat ini dan masa depan tetap tersedia. Kedua, menjalankan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan untuk menjaga dan melindungi lingkungan, khususnya dalam mencegah dampak perubahan iklim.

Ketiga, memastikan pengelolaan aspek ekonomi yang berimbang sehingga penyediaan energi berbasis sumber daya alam yang tersedia tetap dapat dilakukan dengan biaya yang terjangkau.

Maka dari itu, menurut Wurwanto, implementasi ESG di sektor tambang tidak bisa disamakan dengan industri lain karena kompleksitas operasional dan regulasi yang dihadapi perusahaan tambang jauh lebih besar.

Perusahaan harus memenuhi berbagai aturan teknis, lingkungan, keselamatan kerja, hingga pengembangan masyarakat yang seluruhnya membutuhkan biaya besar untuk memenuhi seluruh kewajiban dan ketentuan dalam melaksanakan pascatambang yang baik dan berkelanjutan.

Karena itu, banyak perusahaan masih melihat ESG sebagai kewajiban kepatuhan (compliance) dibanding strategi bisnis jangka panjang yang menghasilkan nilai. “Masih banyak yang memandang ESG sebagai program atau compliance, padahal seharusnya berbasis risiko dan peluang,” ujar Wurwanto.

APBI saat ini memiliki 93 anggota perusahaan tambang batu bara aktif yang menyumbang sekitar 66 persen produksi batu bara nasional. Namun dari total hampir 960 perusahaan tambang batu bara di Indonesia, tingkat pemahaman terhadap ESG dinilai masih sangat beragam.

Untuk mendorong implementasi ESG, APBI menggunakan pendekatan Good Mining Practice (GMP), yakni melalui penguatan praktik operasional seperti konservasi, perlindungan lingkungan, keselamatan pertambangan, dan standarisasi teknis.

Tantangan lainnya yang tidak kalah serius adalah ketidakpastian regulasi. Wurwanto menegaskan bahwa ESG membutuhkan konsistensi kebijakan jangka panjang agar perusahaan dapat menyusun strategi investasi dengan lebih terukur.

“Kalau regulasi berubah-ubah terus, perusahaan juga harus sangat adaptif,” katanya.

Kompleksitas itulah yang membuat implementasi ESG dan agenda transisi di sektor batu bara tidak dapat dilakukan secara instan. Transisi ini membutuhkan kesiapan teknologi, kapasitas investasi, serta dukungan regulasi yang konsisten agar perusahaan dapat menyesuaikan model operasional dan menjaga keberlanjutan pasokan energi.

Pandangan serupa disampaikan Asisten Peneliti Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), Nur Hikmat. Menurutnya, dari sudut pandang pelaku usaha, implementasi ESG pada tahap awal memang akan menjadi tambahan biaya yang cukup besar bagi perusahaan tambang.

“Secara pragmatis, implementasi ESG pada tahap awal pasti menjadi first hit cost yang memberikan tekanan finansial cukup besar bagi perusahaan,” ujarnya.

Nur Hikmat menjelaskan struktur industri batu bara Indonesia juga memengaruhi lambatnya implementasi ESG secara substantif. Saat ini sekitar 65 persen produksi batu bara Indonesia ditujukan untuk pasar ekspor, sedangkan pasar domestik hanya menyerap sekitar 35 persen produksi.

Dua negara tujuan ekspor terbesar batu bara Indonesia adalah Tiongkok dan India. Namun menurutnya, tuntutan dan standar ESG di kedua negara tersebut saat ini masih belum terlalu kuat dibanding pasar Eropa atau negara maju lainnya.

“Kalau biggest buyers kita belum menjadikan ESG sebagai kebutuhan utama, maka dorongan implementasi ESG secara substantif juga belum terlalu kuat,” katanya.

Ia menilai kondisi tersebut membuat ESG di sektor batu bara Indonesia masih lebih banyak diposisikan sebagai instrumen tambahan dibanding kebutuhan utama bisnis.

Ketika Perusahaan Memilih Berubah

Di tengah berbagai tantangan tersebut, sejumlah perusahaan telah melakukan transformasi model bisnis. SVP Public Affairs TBS Energi Utama, Josefhine Chitra, mengatakan perusahaannya telah memulai transisi menuju sektor ekonomi rendah karbon sejak beberapa tahun terakhir.

TBS sebelumnya dikenal sebagai perusahaan yang bergerak di sektor batu bara dan PLTU. Namun pada 2025, perusahaan telah melakukan divestasi PLTU-nya sehingga emisi perusahaan turun 85 persen.

Saat ini TBS mulai mengembangkan bisnis di sektor ekonomi hijau seperti pengelolaan limbah, energi terbarukan, dan kendaraan listrik.

Josefhine menjelaskan bahwa keputusan melakukan transformasi bisnis dipicu oleh perubahan lanskap global, terutama setelah pandemi COVID-19 yang membuat harga batu bara jatuh dan investor institusi dan perbankan internasional makin membatasi pendanaan untuk sektor batu bara.

“Secara finansial, batu bara mulai dipandang memiliki keterbatasan prospek. Sementara sektor ekonomi hijau justru tumbuh sangat cepat,” ujarnya.

Josefhine  menambahkan, transisi bisnis tidak dapat dilakukan secara instan dan membutuhkan komitmen kuat dari manajemen perusahaan.

Sejak 2021, TBS membentuk tim Sustainability dan tahun lalu sudah mempublikasikan Climate Transition Plan—peta jalan dekarbonisasi yang memuat strategi pengurangan emisi sekaligus alokasi investasi sekitar US$600 juta untuk pengembangan bisnis rendah karbon.

Pada akhirnya, implementasi ESG dan transisi energi di sektor batu bara Indonesia tidak bisa dilepaskan dari konteks struktural yang melingkupinya.

Selama batu bara masih menjadi tulang punggung energi nasional sekaligus sumber penerimaan negara yang signifikan, setiap langkah menuju praktik yang lebih bertanggung jawab akan selalu berhadapan dengan kalkulasi ekonomi dan politik yang kompleks.