Menurut dia, yang menjadi kendala utama pada pembangunan infrastruktur pada umumnya yakni masalah pembebasan lahan. Dia menilai pembebasan lahan di Kaltim akan lebih mudah. "Berbeda dengan Jawa. Apalagi 90% lahan dimiliki oleh pemerintah," ungkapnya.
Tumiyana juga menjelaskan skema pembiayaan pembangunan ibu kota baru bisa menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Sebagai informasi, WIKA pada semester I 2019 membukukan laba yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk senilai Rp 890,8 miliar, melonjak 72,2% dibandingkan perolehan laba pada periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 517,2 miliar.
Dalam laporan keuangannya, lonjakan laba bersih tersebut terutama didorong oleh naiknya pendapatan lain-lain bersih sebesar 380% menjadi Rp 724 miliar. Sedangkan pendapatan bersih WIKA turun 12,4% secara tahunan dari Rp 12,9 triliun menjadi Rp 11,3 triliun.
(Baca: PGN Siap Pasok Kebutuhan Gas Bumi ke Ibu Kota Baru di Kaltim)