Pemerintah Siapkan 10 Proyek Infrastruktur Kerja Sama Swasta di 2019

Pemerintah menyiapkan sepuluh proyek infrastruktur yang akan dibangun dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Langkah tersebut merupakan alternatif pendanaan infrastruktur di luar sumber pendanaan yang berasal dari utang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sepuluh proyek tersebut terdiri dari empat proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), empat proyek Kementerian Perhubungan, serta dua proyek Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). "Skema KPBU telah dimulai dan akan semakin matang 2019," kata Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/12).

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan terus mencari skema pembiayaan dan memobilisasi dana pembangunan infrastruktur. Selain Badan Usaha Milik Negara (BUMN), alternatif lainnya adalah dana swasta hingga pembiayaan campuran (blended finance). "Termasuk mendukung Menteri BUMN dalam melakukan sekuritisasi dan pembiayaan proyek menggunakan ekuitasnya," ujar dia.

(Baca: Sri Mulyani dan Darmin Komentari Ide Bangun Infrastruktur Tanpa Utang)

Beberapa proyek infrastruktur yang menggunakan skema KPBU, adalah proyek kereta Makassar-Pare-pare, pengembangan Pelabuhan Baubau, pembangunan Bandara Komodo, Labuan Bajo, dan pengembangan Transit Oriented Development (TOD) di stasiun kereta. Selain itu, ada tiga proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), yakni di Semarang Barat, Bandar Lampung, dan Pekanbaru.

"Rel Makassar-Pare-pare sudah market sounding, setelahnya Bandara Labuan Bajo, menyusul nanti Pelabuhan Baubau dan TOD," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di lokasi yang sama.

Budi mengatakan, skema KPBU ini merupakan salah satu langkah membangun infrastruktur tanpa membebani pemerintah secara langsung dengan utang. Namun, dengan skema kerja sama ini ada konsesi yang diberikan kepada swasta ada konsesi. "Mungkin saja (tanpa utang), seperti (kereta) Makassar-Pare-pare," kata Budi.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan perlu atau tidaknya utang dalam pembangunan infrastruktur tergantung prioritas pemerintah. "Dan persepsi utang itu sendiri, tidak ada di dunia ini negara tanpa utang," kata Basuki. Meski demikian, jika pembangunan infrastruktur dilakukan tanpa utang, pemerintah tentu harus menyesuaikan jumlah proyek fisik yang dibangun, tidak bisa sebanyak saat ini.

(Baca: Proyek Infrastruktur dan Amunisi Jokowi untuk Pilpres)