Produsen Semen Bersikeras Minta Moratorium Pabrik Baru

ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho
Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) long march meminta Gubernur Ganjar Pranowo mencabut izin lingkungan pendirian pabrik semen di Rembang.
Penulis: Ihya Ulum Aldin
Editor: Dini Hariyanti
23/8/2018, 15.34 WIB

Pengusaha terus menyuarakan agar pemerintah tak menerbitkan lagi izin pendirian pabrik baru semen terutama di Pulau Jawa. Selain karena kapasitas produksi domestik berlebih, juga supaya harga jualnya terdongkrak.

Sekretaris Korporat PT Holcim Indonesia Tbk. Farida Helianto Sastrosatomo mengatakan, industri semen domestik membutuhkan moratorium pembangunan pabrik baru tersebut. “Yang dibutuhkan, kalau menurut saya, ya terus terang moratorium,” katanya, di Jakarta, Kamis (23/8).

Kalangan pebisnis yang diwakili Asosiasi Semen Indonesia (ASI) beberapa kali juga sempat mengutarakan hal yang sama. Kendati demikian, pemerintah belum memberikan sinyal bakal merealisasikan aspirasi para pelaku usaha.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebelumnya menyatakan, tidak akan memenuhi usulan tersebut karena pemerintah tengah mendorong sebanyak mungkin penanaman modal baru.

“Kebijakan pemerintah, kami takkan menerapkan moratorium atau menutup investasi. (Kebijakan) itu tidak adak,” ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Pada sisi lain, pemerintah mengaku dapat memahami kondisi kelebihan kapasitas semen di dalam negeri. Guna mengatasi itu maka akan digenjot permintaannya.
Halaman Selanjutnya
Halaman: