Dua Kebijakan Pemerintah Cegah Pengangguran di Era Industri 4.0

Pemerintah setidaknya menyiapkan dua kebijakan untuk mencegah penganggguran dengan mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja menghadapi era industri 4.0. Peningkatan kompetensi mutlak diperlukan agar tenaga kerja siap bekerja dengan memiliki keterampilan yang sesuai perubahan teknologi industri.

Salah satu kebijakan peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui program Skill for Competence. Program ini disiapkan Kementerian Perindustrian yang disebut dalam peta jalan Making Indonesia 4.0.

"Jadi kompetensi dinaikkan dengan keterampilan," kata Menteri Perindustrian Airlangga dalam acara Indonesia Industrial Summit (IIS) 2018 di Jakarta Convention Centre, Senayan, Jakarta, Rabu (4/4).

Dalam program tersebut, Kemenperin akan memberikan pendidikan vokasi industri dengan menggunakan dual system model Jerman, pembangunan link and match Sekolah Menengah Kejuruan dan industri, pendidikan dan pelatihan menggunakan sistem 3 in 1, dan sertifikasi kompetensi.

(Baca juga: Dorong Daya Saing Global, Kemenperin Luncurkan Peta Jalan Industri 4.0)

Selain itu, melalui program ini Kemenperin akan merevitalisasi politeknik atau akademi komunitas di kawasan industri. Airlangga mengatakan, revitalisasi tersebut akan dilakukan bekerja sama dengan Swiss.

Kemenperin memilih kerja sama dengan Swiss karena pendidikan di negara tersebut merupakan salah satu yang terbaik di dunia. "Beberapa tahun lalu ada politeknik mekanik Swiss, ada politeknik perhotelan Swiss, sekarang dengan Swiss kami merevitalisasi politeknik-politeknik yang lain," kata Airlangga.

Kebijakan kedua yang juga disiapkan pemerintah yakni potongan pajak (tax deduction) bagi perusahaan yang memberikan pendidikan dan pelatihan SDM atau vokasi. Tax deduction pun dapat diberikan jika perusahaan meminjamkan tenaga ahli, alat praktik atau memberikan sejumlah uang untuk mendorong vokasi.

"Itu semua (bantuan pendidikan vokasi dari perusahaan) bisa dinilai dalam bentuk uang berapa, nanti pemerintah menggantinya. Itu dia super deduction. Menggantinya berapa saya belum bilang, tapi tidak kurang dari 100%," kata Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Kemenperin menetapkan lima sektor industri pionir yang siap menerapkan revolusi industri 4.0, yakni makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, kimia, serta elektronik.

General Manager Uniform Division PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Torang Siburian menyambut baik rencana program tax deduction. Alasannya, program tersebut dapat membantu meningkatkan kemampuan tenaga kerja Sritex dalam menerapkan teknologi 4.0.

Menurut Torang, saat ini kesulitan Sritex karena kurangnya kemampuan tenaga kerja dalam menerapkan teknologi 4.0. "Jadi namanya (menciptakan) inovasi, kami melatih orang setiap hari," kata Torang.

Sritex merupakan salah satu perusahaan yang sudah menerapkan teknologi 4.0 di Indonesia. Beberapa teknologi yang telah diadopsinya, seperti robotik dan digitalisasi data.

Meski telah menerapkan industri 4.0, Torang menilai hal tersebut tak berpengaruh terhadap pengurangan tenaga kerja Sritex. Justru, hal tersebut berguna bagi perusahaan untuk bisa ekspansi.

"Dengan teknologi (digital) itu kami bisa mengurangi jumlah karyawan sekitar 40-50%, tapi karyawan ini akan kami pergunakan untuk pabrik yang lain. Kan kami selalu berkembang," kata Torang.

(Baca juga: Jokowi Tak Percaya Robot Gantikan 800 Juta Pekerja pada 2030)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan tak percaya kajian McKinsey yang menyebut bahwa lapangan kerja untuk 800 juta orang akan hilang akibat otomatisasi dan teknologi robot pada 2030. Menurutnya, dengan perencanaan dan antisipasi yang tepat, hal itu bisa dihindari.

"Maksudnya Mckinsey, 800 juta pekerja di seluruh dunia akan kehilangan pekerjaannya karena diambil alih oleh robot dan mesin dalam 12 tahun ke depan. Nah kalau yang ini saya nggak percaya," ujar Jokowi.

Menurut dia, revolusi industri 4.0 akan memberi peluang sekaligus ancaman. Namun bagaimana itu berlangsung akan bergantung dari pemerintah dan masyarakatnya. Oleh sebab itu, ia meminta semua pihak mempersiapkan diri.

Jokowi menyebut, beberapa hal yang perlu dipelajari pada era digital ini adalah komputasi awan (cloud), kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), dan konsep transfer data melalui jaringan (Internet of Thing/IoT). Dengan pemahaman tersebut, para pelaku usaha Indonesia diharapkan lebih berdaya saing.