Dorong Pemulihan Pasar Vietnam, Pemerintah Ubah Sertifikat Kendaraan
(baca juga : Ekspor Kendaraan RI Dijegal, Pemerintah Siap Bertolak Ke Vietnam)
Sementara itu, Direktur Pengamanan Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Pradnyawati menjelaskan hasil konsultasi bakal segera ditindak lanjuti agar ekspor produk otomotif Indonesia ke Vietnam dapat segera dilakukan. “Hal tersebut akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Perhubungan Indonesia selambat-lambatnya minggu kedua Maret 2018. Ekspor produk otomotif ke pasar Vietnam diharapkan akan kembali terbuka,” kata Pradnyawati.
Alasan utama pemerintah ikut aturan main Vietnam tentu karena pasar ekspor kendaraan RI ke sana yang cukup besar. Berdasarkan data statistik otoritas Vietnam yang dikutip Kementerian Perdagangan, sepanjang 2017 Vietnam diketahui mengimpor mobil penumpang tipe CBU dari Indonesia sebanyak 38.832 unit dengan nilai US$ 718 juta pada 2017.
Ekspor ke Vietnam sempat mencapai puncak pada Januari 2017 dengan jumlah 6.345 unit dan nilai US$ 123,4 juta. Sebaliknya, sejak dimulainya Decree 116/20 7 per 1 Januari 2018 menyebabkan ekspor Indonesia turun drastis.
Dampaknya, mobil penumpang tipe CBU dari Indonesia yang diekspor ke Vietnam mencapai titik terendah hanya 592 unit senilai US$ 10,9 juta pada November 2017. Padahal, Indonesia dan Vietnam memiliki target total perdagangan US$ 10 miliar pada 2020.
Sementara itu, dikonfirmasi mengenai langkah pemerintah Indonesia yang berupaya menuruti kebijakan pemerintah Vietnam, Ketua Umum Gaikindo Yohanes Nangoi mengungkapkan bahwa solusi terbaik menjadi ranah pemerintah. Namun, pihaknya berharap hambatan ekspor itu selesai karena berpotensi menyebabkan ekspor kendaraan RI ke Vietnam tertahan.
"Masalah ini berpengaruh ke semua kendaraan, kami dukung dengan data,” ujar Yohanes.