LRT Jabodebek Terhambat Izin Penetapan Lokasi dari Anies Baswedan

ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya
Aktivitas pembangunan proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) di samping Tol Jagorawi, Cibubur, Jakarta Timur, Rabu (11/10).
Penulis: Ameidyo Daud Nasution
Editor: Yuliawati
5/2/2018, 13.11 WIB

PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, kontraktor proyek Light Trail Transit (LRT) atau kereta ringan Jakarta - Bogor - Depok - Bekasi, menunggu izin penetapan lokasi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Direktur Utama PT. Adhi Karya Budi Harto mengatakan pihaknya belum mendapatkan penetapan lokasi untuk trase kawasan Setiabudi menuju Dukuh Atas.

"Jadi masih menunggu, belum bisa dikerjakan," kata Budi Harto usai rapat di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin (5/2).

Penetapan lokasi merupakan syarat dalam proses pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Penetapan lokasi ini diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum.

(Baca: LRT Gunakan Kereta Produksi INKA, Hyundai Akan Jadi Konsultan)

Adhi Karya hingga saat ini telah menyelesaikan 32% dari proyek LRT Jabodebek dengan total nilai Rp 7 triliun. Total investasi proyek ini sekitar Rp 31 triliun.

Proyek LRT disiapkan dapat terintegrasi dengan MRT di Jakarta yang targetnya beroperasi Maret 2019. Kedua proyek untuk mengurai macek di ibu kota.

Kendala lain yang dihadapi Adhi Karya terkait pembebasan tanah di depo kereta yang ditargetkan selesai pada bulan Maret mendatang. "Pembayaran (oleh PT. Kereta Api Indonesia) akan dilakukan bulan ini," kata dia.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri mengatakan ada 253 bidang tanah di Bekasi Timur yang akan dibebaskan untuk depo kereta ringan ini. Selain itu ada juga empat titik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang akan dipindahkan karena bersinggungan dengan jalur LRT.

"Akan direlokasi, kalau berada di lahan swasta akan ada penggantian," ujarnya. (Baca juga: Proyek LRT Terganjal Pembebasan Lahan, Kemenkeu Siapkan Rp 1,6 T)

Sementara itu Sekretaris Jenderal Kemenhub Sugihardjo menjelaskan pembebasan lahan di Bekasi Timur masih berproses dengan mencari kesepakatan harga bersama warga terdampak. Dia juga akan menggandeng Badan Pertanahan Nasional untuk melaksanakan mediasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar proses pembangunan depo dapat dikerjakan.

"Karena kalau pembebasan lahan depo mundur maka pembangunannya juga akan mundur. " kata Sugihardjo.

Kementerian Keuangan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah menggelontorkan dana Rp 1,6 triliun untuk pembebasan lahan. Dana tersebut digunakan untuk pembebasan seluruh lahan LRT yang bermasalah sejumlah 14,2 hektar.

"Semua, untuk depo, stasiun, 142 ribu meter persegi," kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.

Mardiasmo mengatakan, dana tersebut sudah diberikan kepada LMAN akhir tahun 2017. Nantinya dana tersebut akan dilanjutkan kepada Kementerian ATR/BPN melalui mekanisme pengkajian dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Reporter: Ameidyo Daud Nasution