Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan proyek infrastruktur senilai Rp 40,5 triliun dapat dibiayai dengan skema Pembiayaan Infrastruktur Non-APBN (PINA) tahun 2018 mendatang. Jauh lebih tinggi dari tahun ini yang diproyeksikan hanya mencapai US$ 1,5 miliar atau setara Rp 20,2 triliun.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menargetkan setidaknya akan ada 20 proyek yang pendanaan menggunakan skema PINA tahun depan. Naik sangat signifikan dari 5 proyek pada tahun ini. Adapun beberapa proyek PINA tahun depan diantaranya Bandara Kulonprogo Yogyakarta serta pengembangan wilayah Pulau Flores.
"Nilainya kami harap bisa meningkat," katanya saat pembukaan Indonesia Infrastructure Week, Rabu (8/11). (Baca: Jaga APBN, Pemerintah Gencar Buat Skema Baru Pembiayaan Infrastruktur)
Bambang mengatakan skema ini membuka berbagai pihak untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur. Apalagi saat ini perlu peran swasta dalam menutup gap pendanaan infrastruktur yang telah dicanangkan pemerintah. Untuk menarik minat swasta, pemeritah telah memilih proyek-proyek PINA yang memiliki tingkat pengembalian investasi atau internal rate of return (IRR) di atas 13 persen.
Menurut Bambang, porsi pembangunan infrastruktur dalam pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia hanya 38 persen, masih rendah dibandingkan negara lain. Porsi infrastruktur dalam PDB Tiongkok mencapai 76 persen, India 58 persen serta Polandia dan Afrika Selatan yang mencapai 80 persen.
"Kita hanya unggul dari Brazil yang memiliki porsi 16 persen," ujarnya. (Baca: Pemerintah Lirik Dana Filantropi untuk Proyek Air Bersih dan Sanitasi)
Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan Perkasa Roeslani juga berharap para pengusaha swasta dapat beranjak perannya dalam proyek infrastruktur. Sebelumnya pengusaha hanya mendapatkan jatah sebagai sub kontraktor proyek. Namun dengan segala macam alternatif pendanaan maka ada kesempatan untuk menjadi investor langsung.
"Kami juga berharap sinergi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, serta swasta semakin kuat," katanya. (Baca juga: BUMN Harus Mengerjakan Proyek yang Tak Diminati Swasta)