Pembebasan Lahan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Baru 53 Persen

Proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung masih terkendala pembebasan lahan. Sampai saat ini, lahan yang sudah dibebaskan baru sekitar setengah dari yang dibutuhkan. Padahal, peletakan batu pertama (groundbreaking) sudah dilakukan sejak 21 Januari 2016.

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Hanggoro Budi Wiryawan mengatakan, konstruksi awal proyek dikerjakan bersamaan dengan pembebasan lahan. Kebanyakan, lahan yang sudah dibebaskan ada di wilayah Walini, Karawang, Jawa Barat.

"(Pembebasan) lahan 53 persen," ujar Hanggoro saat ditemui saat acara konferensi pers, di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta, Senin (29/5).

(Baca juga: Jokowi Keluhkan Proyek Kereta Cepat Belum Jalan Karena Ribut Terus)

Selain membebaskan lahan, Hanggoro juga menyatakan bahwa proses pencairan pinjaman dari China Development Bank (CDB) untuk melanjutkan proses konstruksi proyek ini juga masih diupayakan. "Kata Pak Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini harus selesai. Jadi pokoknya harus selesai (2019)," ujar Hanggoro.

Sementara itu, Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Bintang Perbowo mengatakan, lambatnya proses pembebasan lahan ini juga menyebabkan proses konstruksi yang belum berjalan optimal. "Jadi konstruksinya belum banyak karena mulai dari lahan yang sudah bebas," ujar Bintang.

Sementara di lahan yang telah dibebaskan yakni di Walini, proses konstruksi sudah dalam tahap penggalian untuk persiapan pembangunan terowongan. 

(Baca juga: Danai Proyek LRT, Adhi Karya Terbitkan Obligasi Rp 3,5 Triliun)

Selain itu, meski telah menandatangani pencairan kredit pinjaman dari pihan CDB, nyatanya dana tersebut sampai saat ini masih belum dicairkan. Menurut Bintang, pihak CDB masih menunggu kelengkapan dokumen seperti surat dari Kementerian Keuangan untuk menggunakan lahannya di wilayah Halim, Jakarta Timur.

"Ya seperti kalau anda bikin kredit rumah, serahin dulu laporan seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan lainnya. Dokumen administrasi saja, bukan analisa apa-apa lagi," ujarnya.

Pada tahap awal pencairan, Bintang mengatakan akan memperoleh dana sekitar US$ 1 miliar dari total US$ 4,7 miliar. Fasilitas pinjaman itu setara 75 persen dari kebutuhan pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta - Bandung yang senilai US$ 6 miliar. Sementara sisanya, akan dikumpulkan melalui modal dari para pemegang saham dari kedua sisi, baik dari Indonesia maupun Tiongkok.

(Baca juga: Proyek LRT di Tol Cikampek Dihentikan Selama Mudik Lebaran)

Saat ini dana untuk pembebasan lahan sebagian ditopang kontraktor Cina maupun Wijaya Karya (WIKA) yang membentuk perusahaan konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC). KCIC sudah menandatangani kontrak rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (engineering, procurement, and construction/EPC) proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada awal April lalu