Revisi Perpres LRT Terbit, KAI Ditargetkan Cari Dana Mulai Awal Juni

ANTARA FOTO/Andika Wahyu
Sejumlah kendaraan melaju di samping deretan tiang konstruksi proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) rute Cawang-Cibubur yang sudah dipasang struktur "U-Shape Girder" di samping jalan tol Jagorawi kawasan Cibubur, Jakarta Timur, Rabu (15
Penulis: Ameidyo Daud Nasution
Editor: Safrezi Fitra
19/5/2017, 16.54 WIB

Selain mencari pendanaan sendiri, pemerintah juga akan memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 5,6 triliun pada PT Kereta Api Indonesia (KAI). Dengan begitu, perusahaan pelat merah ini dapat menjadi investor sekaligus operator proyek LRT Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek).

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo mengatakan bahwa PMN untuk KAI kemungkinan akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2017 atau APBN 2018. Artinya, proses ini harus lebih dulu melewati pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Tapi kami memang inginnya bisa dilakukan paling tidak pada 2018," kata Sugihardjo. (Baca: Sri Mulyani Kawal Pendanaan Proyek LRT di Bandung dan Surabaya)

Total dana yang dibutuhkan untuk pembangunan proyek ini adalah sekitar Rp 27 triliun. Rinciannya, Rp 23 triliun untuk prasarana dan Rp 4 triliun untuk sarana LRT Jabodebek ini. Di antara dana tersebut, Rp 1,4 triliun dari PMN 2015 PT Adhi Karya (Persero) Tbk. akan digunakan untuk investasi depo dan prasarana lainnya. KAI juga mendapatkan PMN sebesar Rp 2 triliun pada 2015 dan Rp 5,6 triliun pada tahun ini.

Total PMN yang akan diberikan untuk kedua perusahaan ini sebesar Rp 9 triliun. Artinya masih ada kekurangan dana sebesar Rp 18 triliun, yang akan diperoleh dari pinjaman lembaga keuangan.

Halaman: