Dalam pengembangan unit usaha pemerintah akan melakukan sertifikasi terhadap unit usaha yang bergerak di bidang wisata bahari. Kedua kementerian akan menyiapkan program inkubasi bisnis. Program inkubasi akan bekerjasama dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf).
(Baca juga: Menteri Susi Wajibkan Pengusaha Jamin Asuransi Awak Kapal Perikanan)
“Unit usaha akan kita sertivikasi, nanti kita juga bikin inkubasi. Tahun 2017 ini kita akan sertifikasi sebanyak 1000 unit usaha, pada 2019 akan ada 2000 tersertifikasi,” kata Arief.
Adapun kontribusi wisata bahari tahun lalu hanya sekitar 10 persen dari total penerimaan devisa di sektor pariwisata yang jumlahnya US$ 12,6 miliar atau sekitar Rp 167 triliun. Tahun ini, Kementerian Pariwisata memproyeksikan penerimaan dari wisata bahari sebesar US$ 4 miliar atau sekitar Rp 53 triliun.
Arief membandingkan dengan negara tetangga, Malaysia yang mampu meraup hingga 40 persen devisa pariwisatanya dari wisata bahari. “Kontribusinya bisa US$ 8 miliar atau 8 kali lipat kita. Padahal pantai terpanjang adanya di Indonesia, koral terbaik ada di Indonesia,” katanya.
(Baca juga: Garam Kini Bisa Jadi Jaminan Kredit Bank)
Penyebab utama penerimaan devisa dari wisata bahari buruk, menurut Arief berhubungan dengan regulasi yang menghambat. Indonesia masih menggunakan pendekatan keamanan dalam menerima wisatawan, padahal wisata bahari ini merupakan sektor jasa.
“Kalau pariwisata bahari buruk maka hampir bisa dipastikan penyebab utamanya adalah regulasi. Ada untuk lakukan satu kegiatan bahari, ijinnya bisa sampai 21 hari sedangkan Thailand dan Malaysia hanya perlu 1 jam,” katanya.