PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) meyakini Kementerian Keuangan akan memberikan lampu hijau kepada perusahaannya untuk menjadi development bank atau bank pembangunan. Hanya saja, saat ini Kementerian Keuangan masih menetapkan strategi, waktu, serta implementasi dan cakupan bank tersebut.
"Sebenarnya sudah lampu hijau, hanya mungkin perlu ditetapkan prioritasnya, lalu bagaimana nanti implementasinya," kata Direktur Utama Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Emma Sri Martini di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Rabu (7/12).
(Baca: Menteri Keuangan Kaji Ulang Pembentukan Bank Infrastruktur)
Dia mengatakan Kementerian Keuangan masih membahas rencana perubahan ini dengan kementerian dan lembaga lain yang merupakan pemangku kepentingan SMI. Sebagai pelaksana, SMI hanya bisa menunggu keputusan para pemegang saham terkait bagaimana bentuk bank ini dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI).
Emma mengaku tidak mempermasalahkan seperti apa bentuk bank tersebut. Yang pasti dengan perubahan status bank pembangunan, SMI akan tetap melakukan pembiayaan sektor infrastruktur. Bahkan, dengan status yang baru ini, SMI akan memiliki cakupan pembiayaan yang semakin luas.
"Karena dengan development bank, kami tidak tematik di infrastruktur saja, bisa lebih luas," katanya. (Baca: Disuntik Negara Rp 2 Triliun, SMI Danai Proyek Tol dan Listrik)
Pemerintah memang telah mewacanakan pembesaran SMI dengan mengubah statusnya menjadi bank pembangunan. Rencana ini muncul lantaran pemerintah merasa selama ini SMI kurang maksimal membiayai pembangunan infrastruktur. Kendala utamanya adalah modal yang masih kecil.
Langkah awal untuk merealisasikan rencana ini telah dilakukan ketika Bambang Brodjonegoro menjabat Menteri Keuangan. Setelah perombakan kabinet, posisi Menteri Keuangan digantikan oleh Sri Mulyani. Pembahasan wacana ini pun sedikit mundur. Sri Mulyani belum memberikan keputusan dan masih harus mempelajarinya.
Direktur Jenderal Keuangan Negara Kementerian Keuangan Sonny Loho mengatakan telah menyampaikan garis besar rencana tersebut kepada Sri Mulyani. Namun, menteri meminta waktu untuk membahasnya. “Ibu Menteri harus lihat dulu agar lebih firm di level menteri,” katanya.