Kebijakan pemangkasan anggaran yang terjadi di beberapa Kementerian dan Lembaga (K/L) ternyata mengancam pembangunan proyek jalan Trans Papua. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempertimbangkan untuk mengurangi anggaran proyek tersebut.
"Mungkin di Trans Papua terpaksa kami lakukan (penghematan)," kata Hediyanto usai rapat dengan Komisi V DPR RI semalam.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hediyanto Husaini mengatakan sekitar 30 persen pemangkasan anggaran kementeriannya akan dilakukan pada proyek Trans Papua. Salah satu pertimbangannya adalah karena alokasi anggarannya cukup besar pada proyek tersebut.
(Baca: Lebih Cepat, Jembatan Holtekamp Trans Papua Rampung 40 Persen)
Dia mengaku Direktorat Jenderal Bina Marga kesulitan mencari pos belanja mana lagi yang akan dipangkas, terkait kebijakan penghematan anggaran jilid II tahun ini. Pilihan terakhirnya adalah memangkas belanja modal terkait proyek strategis.
Bina Marga pun memilih Trans Papua untuk ditunda sebagian pengerjaannya tahun ini. Selain itu ada juga beberapa paket jalan di Kalimantan dan Jawa yang akan ditunda. Kemungkinan sekitar 42 persen dari total anggaran proyek Trans Papua akan dipangkas. Dari total anggaran tahun ini sebesar Rp 6,9 triliun, kementerian akan memangkas sekitar Rp 2,9 triliun.
(Baca: Tinggal 15 Persen Jalan Trans Papua yang Belum Tersambung)