KATADATA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar pembangunan kereta cepat Jakarta–Bandung bisa dimulai bulan ini. Hal ini juga sudah diputuskan dalam Rapat Terbatas Kabinet yang dipimpin Jokowi sore tadi (4/1).
Dalam rapat tersebut, Jokowi juga meminta laporan kesiapan dimulainya pembangunan kereta cepat dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dia ingin semua masalah yang menghambat pelaksanaan pembangunan proyek tersebut bisa segera diselesaikan.
“Saya ingin mengetahui sejauh mana kendala dan hambatan yang ada, baik dalam proses perizinan. Izin trase, izin pembangunan stasiun dan izin-izin lainnya,” ujar Jokowi dalam rapat tersebut, seperti dikutip situs resmi Sekretariat Kabinet, Senin (4/1). (Baca: Proyek Kereta Cepat Masih Terhambat Banyak Hal)
Mengenai masalah perizinan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan saat ini sudah hampir selesai. Harapannya pada pertengahan Januari seluruh proses perizinan sudah selesai. Sehingga ketika pembangunannya (groundbreaking), proyek ini bisa dilakukan dengan lancar.
“Presiden menekankan untuk perizinan segera diselesaikan, dengan harapan pada tanggal 21 Januari (2016) telah bisa dilakukan groundbreaking”, kata Pramono. (Baca: Amdal Tak Ada, Izin Rute Kereta Cepat Belum Keluar)
Pembangunan kereta cepat ini melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan skema B to B (business to business) antara Indonesia dengan Cina. Jokowi menegaskan bahwa pembiayaan pembangunan kereta cepat ini sama sekali tidak menggunakan anggaran negara.
Selain kereta cepat Jakarta–Bandung, Jokowi juga meminta pembangunan infrastruktur perkeretaapian di wilayah lain pun dipercepat. Baik yang berada di Pulau Jawa, maupun di luar Pulau Jawa. Saat ini pemerintah sudah memulai pembangunan infrastruktur kereta di Sulawesi dan beberapa titik di Sumatera.
“Saya berharap tahun ini juga yang di Papua bisa dimulai. Kalau enggak bisa semester I ya semester II. Tapi tahun ini, kalau tidak bisa bulan Juni ya enggak apa-apa. Tapi Oktober atau November tahun ini pembangunannya bisa direalisasikan,” ujar Jokowi. (Baca: Sepuluh Proyek Infrastruktur Senilai Rp 156,4 Triliun Mangkrak)