Menaker Sebut Belum Ada Perusahaan yang Lapor Tak Mampu Bayar THR

ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/hp.
Seorang pekerja berjalan di rangka atap bangunan sebuah hotel di Mataram, NTB, Senin (19/4/2021). THR harus dibayarkan maksimal sepekan sebelum lebaran.
Penulis: Cahya Puteri Abdi Rabbi
Editor: Pingit Aria
19/4/2021, 19.46 WIB

Menjelang lebaran, masih ada ratusan perusahaan yang belum membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun lalu. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat peluncuran Posko THR 2021, Senin (19/4).

Berdasarkan hasil rekapitulasi akhir sejak 4 Juni 2020, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 683 pengaduan. Setelah dipilah, ternyata ada 410 pengaduan yang terkait dengan pembayaran THR yang perlu ditindak lanjuti.

Dari 410 pengaduan tersebut, 307 perusahaan sudah melalui pemeriksaan dan pembinaan. Perusahaan-perusahaan tersebut kemudian membayarkan THR kepada karyawannya, meski terlambat atau jumlahnya tak sesuai ketentuan.

Sementara itu, 103 perusahaan kini dalam proses pemeriksaan oleh dinas ketenagakerjaan karena belum juga membayarkan THR yang menjadi kewajibannya. Sebagian dari perusahaan itu bahkan harus menghadapi Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) karena berselisih dengan karyawannya terkait pembayaran THR.

Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawas Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Haiyani Rumondang mengatakan, ada lima perusahaan yang direkomendasikan mendapat sanksi administratif.

Simak Databoks berikut: 

Sanksi tersebut di antaranya berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian/seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Reporter: Cahya Puteri Abdi Rabbi