Anggarkan Rp 3 T, PUPR: Dana IKN Tahun Ini Hanya untuk Uang Muka

ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/wsj.
Petugas mengoperasikan alat berat saat menyelesaikan akses jalan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (19/4/2022).
Penulis: Andi M. Arief
Editor: Tia Dwitiani Komalasari
7/6/2022, 19.22 WIB

Adapun, pemenang sayembara tersebut akan diumumkan pada akhir Juni 2022. Setelah ditetapkan sebagai pemenang, arsitek terpilih akan membuat basic design kompleks gedung IKN masing-masing sebelum akhirnya dilelang pada kuartal III-2022. 

"Perumahan dan kantor (bagi aparatur sipil negara) harus sudah ada (pada 2024) dan akan dimulai (konstruksinya) tahun ini," kata Diana. 

Infrastruktur inti atau KIPP terdiri dari Istana presiden, Kantor Wakil Presiden, Gedung DPR, hingga sistem drainase. Pembangunan seluruh infrastruktur inti itu akan dipimpin oleh Otorita IKN Nusantara.

Baca Juga

 Sumber dana yang akan dipakai untuk pembangunan infrastruktur itu yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alasannya, seluruh aset pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) harus menjadi milik negara.

Adapun pembangunan seluruh Ibu Kota Negara dijadwalkan terus berlangsung hingga 2045. Total biaya pembangunan IKN diperkirakan mencapai Rp 466 triliun dengan dana dari APBN kurang dari 20%. 

Penggunaan uang negara bisa secara langsung maupun dengan skema pengelolaan aset negara dengan mekanisme PNBP-earmark. Sementara lebih dari 80% pembiayaan ibu kota baru akan melalui skema KPBU, investasi swasta, maupun BUMN dan BUMD.

Kontribusi perekonomian calon ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan besaran produk domestik regional bruto (PDRB) mencapai Rp 149,06 triliun pada 2020. Nilai itu setara seperempat atau 24,46% terhadap PDRB Kalimantan Timur  (Kaltim) dan sekaligus yang terbesar di antara kabupaten/kota lainnya.

Halaman:
Reporter: Andi M. Arief