Menteri PUPR Prioritaskan Infrastruktur Air Bersih Berteknologi Baru

ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/YU
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melihat Instalasi Pengolahan Air Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (IPA SPAM IKK) Garot di Kabupaten Pidie, Aceh, Rabu (19/10/2022).
Penulis: Nadya Zahira
Editor: Tia Dwitiani Komalasari
11/11/2022, 16.45 WIB

Hal itu berpotensi menyebabkan banjir besar dan tanah longsor di Indonesia. Ditambah lagi, tren La Nina mengakibatkan tahun-tahun basah yang panjang, dan cuaca ekstrim selama musim kemarau.

“Upaya dari Kementerian PUPR untuk memulihkan dan mengelola bencana terkait air yang berulang ini antara lain dengan meningkatkan pasokan air bersih dan meningkatkan sistem sanitasi di kota-kota besar, kemudian melakukan rehabilitasi dan pengembangan irigasi baru untuk mengamankan produksi pangan,” ujar Menteri Basuki.

Baca Juga

Selain itu, Kementerian PUPR merevitalisasi dan pemeliharaan bendungan serta bersama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melakukan penyesuain sistem operasi bendungan untuk memungkinkan strategi pelepasan dini. Hal ini bertujuan untuk mengamankan lebih banyak kapasitas untuk menyimpan curah hujan yang berlebihan dan menyerap debit puncak aliran.

“Kami juga mengevaluasi 62 bendungan yang baru selesai dan sedang dibangun. Berdasarkan hasil evaluasi, 30 bendungan harus dimodifikasi dengan menambahkan gate pada pelimpahnya, sedangkan 11 bendungan lain hanya memerlukan penyesuaian pada manual pengoperasiannya. Sisanya dirancang sebagai bendungan kering sehingga tidak diperlukan modifikasi,” ujar Menteri Basuki.

 Pemerintah telah mengalokasikan anggaran perubahan iklim sebesar Rp307,94 triliun sejak 2018 hingga 2020. Artinya, setiap tahun pemerintah mengalokasikan anggaran perubahan iklim rata-rata sebesar Rp102,65 triliun per tahun atau 4,3% dalam APBN.
Halaman:
Reporter: Nadya Zahira