Menperin Sebut Anggaran Subsidi Mobil Listrik Belum Ada di APBN 2023

ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/foc.
Petugas PLN melakukan pengisian ulang daya baterai untuk mobil listrik di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) PLN, Unit Layanan Pelanggan (ULP) Pakuan, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/11/2022). PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat menargetkan penambahan jumlah lokasi SPKLU sebanyak 208 titik pada tahun 2023 yang merupakan komitmen PLN dalam memperbanyak jumlah SPKLU bagi masyarakat.
Penulis: Nadya Zahira
Editor: Tia Dwitiani Komalasari
19/12/2022, 16.38 WIB

Pemerintah berencana untuk memberikan insentif atau subsidi bagi konsumen yang membeli kendaraan listrik buatan pabrik di Indonesia. Namun demikian, anggaran subsidi mobil listrik tersebut belum tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional atau APBN 2023.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita,  pemerintah saat ini masih membahas skema subsidi  kendaraan listrik. "Memang kebijakan fiskalnya belum ada, tapi kan ada kebijakan-kebijakan lain yang bisa kita ambil, di anggaran 2023 memang belum ada," ujar Agus saat ditemui di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (19/12).

Dia juga belum mau memberikan tanggapan apakah subsidi mobil listrik tersebut akan membebani APBN atau tidak. Menurut Agus, pemerintah nantinya akan meminta izin kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR terkait insentif kendaraan mobil dan motor listrik. 

"Sedang pemerintah bahas," ujarnya singkat.

Baca Juga

Agus insentif untuk kendaraan mobil listrik diperkirakan sebesar Rp 80 juta, sedangkan kendaraan motor listrik sebesar Rp 8 juta. Sementara subsidi pembelian mobil hybrid Rp 40 juta, dan motor konversi Rp 5 juta.

"Semuanya masih kita bahas mulai dari angkanya tapi kira-kira segitu insentifnya," ujarnya.

Paksa produsen dunia berinvestasi di RI

Selain itu, Agus menuturkan bahwa pemberian insentif tersebut berdasarkan kajian dan perbandingan dari negara lain yang memiliki kemajuan dalam industri kendaraan listrik. Salah satu tujuan dari pemberian insentif ini adalah untuk mempercepat realisasi investasi industri kendaraan listrik di Indonesia.

"Dengan ada insentif mobil listrik, kita akan memaksa produsen dunia untuk mempercepat realisasi investasi kendaraan listrik di Indonesia," ujarnya melalui video pernyataan yang dikutip Kamis (15/12).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan subsidi pembelian kendaraan listrik ditargetkan akan dimulai di tahun depan. Dia mengatakan, Indonesia tidak boleh kalah dari Thailand dan Vietnam yang telah lebih dahulu memberi subdisi kendaraan listrik.

Selain itu, Luhut menegaskan agar jumlah subsidi tidak kalah dengan negara-negara tersebut. Menurutnya jika jumlah subsidi kalah, Indonesia akan rugi.

"Berapa banyak subsidi itu kita gak boleh kalah atau gak boleh juga beda jauh dengan negara-negara lain karena itu akan merugikan kita. Targetnya, ya kita harus tahun depan," ujarnya kepada media di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (13/12). 

Baca Juga

Pada November 2022 volume penjualan wholesale mobil listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV) di pasar domestik mencapai 1.965 unit.

Meski sedikit turun dibanding bulan sebelumnya, volume tersebut masih jauh lebih tinggi dibanding penjualan wholesale sepanjang semester I 2022.

Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan tren penjualan mobil listrik di pasar domestik menguat signifikan mulai kuartal III 2022, seperti terlihat pada grafik.

Mobil listrik yang mencatatkan penjualan wholesale tertinggi adalah Wuling Air EV Long Range. Mobil listrik berukuran mini dengan kisaran harga Rp295 juta ini terjual sebanyak 1.492 unit pada November 2022.

Reporter: Nadya Zahira