Perum Bulog telah menyerap sebanyak 86.813 ton beras atau gabah setara beras dari hasil panen raya petani per tanggal 31 Maret 2023. Jumlah tersebut masih jaub di bawah kebutuhan untuk bantuan sosial yang seharusnya disalurkan Bulog selama tiga bulan sebesar 640.000 ton.
Direktur utama Perum Bulog, Budi Waseso, mengatakan serapan beras Bulog tersebut terdiri dari pengadaan Cadangan Beras Pemerintah atau CBP 47.535 ton dan komersil 39.279 ton.
"Penyerapan beras tersebut berasal dari 6.921 ton pada bulan Januari, 6.774 ton pada Februari dan 73.119 ton pada Maret," kata Direktur Utama Bulog Budi Waseso saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI yang disaksikan secara daring di Jakarta, Senin (3/4).
Jika dibandingkan pada tahun sebelumnya, realisasi serapan beras pada tahun ini tidak jauh berbeda dengan capaian tahun lalu yang pada akhir Maret 2022 mencapai 64.068 ton.
Buwas mengatakan, Bulog telah melakukan komitmen pasokan dengan sejumlah penggilingan beras untuk membantu pengadaan 60 ribu ton hingga sebelum Idul Fitri.
Tercatat sebanyak 27 penggilingan beras dari delapan wilayah seperti PT. Wilmar Padi Indonesia, PT Buyung Putra Pangan hingga PT Food Station Tjipinang Raya terlibat dalam komitmen pengadaan beras. Jumlah pasokan beras yang akan diberikan masing-masing mitra pengadaan tersebut beragam, mulai dari 500 ton hingga 5 ribu ton.
“Untuk saat ini mitra penggilingan belum bersedia komitmen dalam jumlah besar karena bahan baku masih terbatas dengan harga masih di atas HPP (Harga Pembelian Pemerintah),” ucapnya.
Masih di Bawah Kebutuhan Bansos
Setelah menyerap 86 ribu ton, stok beras yang dikuasai Buloh menjadi 245.223 ton per 31 Maret 2023. Rinciannya yaitu stok CBP 233.661 ton dan stok komersil 11.561 ton.
“Adapun jumlah stok yang dikuasai ke depannya akan semakin bertambah dengan meningkatnya realisasi pengadaan beras dalam negeri,” jelasnya.
Sementara itu Ketua Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, mengatakan bahwa kebutuhan beras bantuan sosial hampir mencapai 640 ribu ton selama tiga bulan. Penyaluran bansos tersebut diberikan kepada 21 juta keluara penerima manfaat pada akhir Maret, April, dan Mei.
Arief mengatakan, pengadaan beras untuk Bansos tersebut berasal dari serapan beras petani oleh Bulog. Jika tidak terpenuhi, maka pemerintah akan kembali melakukan impor.
"Kalau tidak terpenuhi, ada dukungan impor," ujar Arief.
Dia mengatakan, impor yang dilakukan pemerintah sangat terukur. Hal itu tercermin dari harga gabah di tingkat petani yang masih bagus meskipun pemerintah sebelumnya telah melakukan impor.
"Meskipun impor, harga di tingkat petani masih baik jadi kami sampaikan ini impor terukur, tidak membabi buta," ujarnya.
Sementara realisasi impor beras Bulog Desember 2022 hingga Februari 2023 mencapai 492.863 ton atau 98,5% dari target 500.000 ton.