Pengusaha Khawatir Bursa Sawit Bikin Harga CPO RI Tidak Kompetitif

ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/foc.
Foto udara pekerja menggunakan alat berat untuk menumbangkan pohon kelapa sawit di Mesuji Raya, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Sabtu (29/4/2023). Data Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), realisasi program peremajaan sawit rakyat (PSR) sejak tahun 2016 hingga 30 Juni 2022 baru mencapai 256.744 hektar dari target pemerintah seluas 540.000 hektar hingga tahun 2024.
Penulis: Tia Dwitiani Komalasari
14/7/2023, 18.07 WIB

Pelaku usaha khawatir jika peluncuran Bursa Sawit akan membuat harga CPO Indonesia tidak kompetitif. Pasalnya, Bursa Sawit akan menerapkan biaya tambahan untuk ekspor CPO.

Hal itu disampaikan Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, Eddy Martono, kepada Katadata.co.id, Jumat (14/7). Sebagai informasi, Kementerian Perdagangan akan meluncurkan Bursa Sawit akhir Juli 2023. 

Bursa sawit tersebut akan menentukan harga CPO Indonesia. Selain itu, semua ekspor CPO akan wajib melalui Bursa Sawit.

Eddy mengatakan, saat ini pengusaha sudah dikenakan Pungutan Ekspor (PE) dan Bea Keluar (BK) apabila akan menjual CPO ke luar negeri. Biaya ekspor tersebut akan bertambah jika ekspor wajib melalui Bursa Sawit.

Pasalnya, Bursa Sawit kembali menerapkan biaya untuk proses ekspor tersebut. Hal ini menyebabkan beban biaya akan bertambah yang berdampak pada harga penjualan CPO.

"Sebenarnya yang perlu hati-hati adalah jangan sampai mandatory Bursa CPO tersebut menyebabkan tambahan biaya sehingga harga CPO kita menjadi tidak kompetitif," ujarnya kepada Katadata.co.id, Jumat (14/7).

Dia mengatakan, GAPKI sudah menyampaikan keberatan tersebut kepada Kemendag. "Sudah ada pertemuan Kemendag dengan GAPKI dan anggota GAPKI," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko, mengatakan Kementerian Perdagangan tengah menyusun Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag dengan melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga terkait dan pelaku usaha. Dia memastikan Bursa Sawit akan tetap diluncurkan pada Juli 2023 setelah permendag tersebut rampung. 

Didid mengatakan, pembuatan aturan ini dilakukan dengan hati-hati sehingga membutuhkan waktu. Sebelumnya, Bursa Sawit ditargetkan rampung Juni 2023.

"Kami sangat berhati-hati dalam penyusunan ini, agar tidak terlalu menimbulkan gejolak. Mudah-mudahan bulan ini selesai," ujar Didid saat dihubungi Katadata.co.id, Kamis (13/7).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia melakukan ekspor minyak kelapa sawit sebanyak 26,2 juta ton sepanjang 2022.

Jumlah tersebut menurun sebanyak 769.300 ton pada periode sebelumnya (year-on-year/yoy) yang mengekspor minyak kelapa sawit sebanyak 26,9 juta ton pada 2021.

Adapun tiga negara utama tujuan ekspor komiditas ini selama dua tahun terakhir adalah India, Tiongkok, dan Pakistan.