Korban Keracunan Tembus 5.000 Orang, BGN Bakal Tutup Dapur MBG Bermasalah

Badan Gizi Nasional (BGN) menutup tiga dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah juga berencana memperketat proses verifikasi pembangunan SPPG ke depan.

Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menyebutkan dapur SPPG yang ditutup permanen berlokasi di Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Banggai Kepulauan. Penutupan dilakukan karena dapur tersebut terbukti tidak mengikuti standar operasional prosedur (SOP) sehingga menimbulkan kasus keracunan makanan.

“Dapur SPPG lainnya masih dalam proses investigasi. Tapi tiga dapur itu sudah dipastikan ditutup. Proses investigasi ini penting karena sebagian kasus keracunan ternyata disebabkan alergi makanan,” kata Nanik dalam konferensi pers di Artotel Living World, Kota Wisata Cibubur, Kamis (25/9).

Ia menambahkan, hasil investigasi terhadap dapur bermasalah juga akan diserahkan ke Kepolisian. “Jika terbukti ada unsur kesengajaan, maka dapur SPPG akan dituntut secara pidana oleh negara,” ujarnya.

Menurut Nanik, penutupan dapur merupakan sanksi terberat dalam program MBG. Seluruh kerugian akibat penutupan itu akan ditanggung penuh oleh mitra pengelola dapur SPPG.

Dapur Harus Memiliki Infrastruktur Masak yang Higienis

Nanik menilai kejadian keracunan seharusnya bisa dihindari jika dapur SPPG mematuhi SOP. Standar tersebut mewajibkan dapur memiliki infrastruktur memasak higienis, seperti peralatan dari baja nirkarat dan lantai dapur berlapis epoksi.

Selain itu, BGN juga sudah mengatur detail prasarana dapur, mulai dari ukuran ruangan pendingin hingga tata ruang dapur. Ke depan, syarat pengoperasian dapur SPPG akan ditingkatkan dengan kewajiban menambah satu koki utama atau chef bersertifikasi.

Untuk diketahui, setiap dapur SPPG wajib memiliki chef bersertifikasi untuk memimpin proses memasak. Biaya gaji chef itu ditanggung dalam anggaran operasional program MBG.

Ia menegaskan, mulai Rabu (24/9) kemarin, setiap dapur SPPG wajib menambah satu chef bersertifikasi dari anggaran mandiri, sehingga minimal ada dua chef bersertifikasi di setiap dapur.

“Verifikasi dapur SPPG sebelum beroperasi akan semakin ketat. Kami akan lakukan inspeksi berkala dan langsung menutup dapur yang tidak menaati SOP,” ujarnya.

5.000 Orang Keracunan

Sementara itu, Istana Kepresidenan mencatat sekitar 5.000 orang mengalami keracunan akibat menyantap hidangan dari program MBG.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menjelaskan angka tersebut merupakan rata-rata dari temuan tiga instansi, yakni BGN, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Secara statistik, angkanya sinkron, sama-sama sekitar 5.000,” kata Qodari dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/9).

Qodari merinci, BGN melaporkan 46 kasus keracunan dengan 5.080 penderita per 17 September. Pada periode yang sama, Kemenkes mencatat 60 kasus dengan 5.207 penderita. Sementara BPOM mencatat 55 kasus dengan 5.320 penderita per 10 September.