Belajar dari Kesalahan Hindia Belanda Tangani Flu Spanyol untuk Corona

Korban virus corona di Indonesia masih terus bertambah setiap hari. Data Kementerian Kesehatan pada hari ini (16/4) menyatakan jumlah pasien positif sebanyak 5.516 orang. 548 orang di antaranya dinyatakan sembuh dan 496 orang meninggal dunia.

Jika merujuk kepada prediksi sejumlah lembaga riset, angka korban di Indonesia masih berpeluang bertambah. Fakultas Kesehatan Masyarakat UI misalnya, memprediksi hampir 2,5 juta orang Indonesia terjangkit virus corona pada hari ke-77 penyebaran jika pemerintah tak serius melakukan intervensi.

Namun dengan intervensi serius pemerintah, perkiraan jumlah kasus sekitar 600 ribu jiwa pada hari ke-98 dengan angka kematian mencapai 11 ribu orang pada hari ke-100.

Massifnya korban akibat Corona mengingatkan kepada pandemi influenza atau kerap disebut sebagai flu Spanyol yang pernah melanda dunia pada 1918-1919, termasuk Indonesia. Sejarawan Colin Brown dalam artikelnya The Influenza Pandemic of 1918 in Indonesia memperkirakan 1,5 juta orang meninggal akibat pandemi ini di Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda.

Sementara, Siddharath Chandra dalam artikelnya Mortality from the Influenza Pandemic of 1918-19 in Indonesia, dengan menggunakan metode population loss memperkirakan jumlah korban bervariasi di pelbagai daerah.

Siddharath mencatat Madura sebagai daerah yang paling banyak kehilangan populasi di Jawa, yakni 23,71%. Diikuti secara berturut-turut Banteng (21,13%), Kediri (20,62%), Surabaya (17,54%), Cirebon (16,62%), Rembang (14,90%), Pasuruan (14,32%), Kedu (13,27%), Semarang (13,18%), Pekalongan (10,31%), Banyumas (9,75%), Madiun (7,31%), Jakarta (6,49%), Priangan (2,97%), dan Besuki (1,10%).

Dari hasil itu, Siddharath menyatakan angka kematian di Madura dan di seluruh Jawa lebih dari 4,6 juta. Lebih banyak dibandingkan angka korban di seluruh Indonesia yang disebutkan Brown. Namun, baik Siddarath maupun Brown sama-sama menyatakan angka kematian saat itu sulit dipastikan karena keterbatasan pendataan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda.  

(Baca: Prediksi 5 Lembaga soal Corona di Indonesia, Paling Cepat Mereda Mei)

Pelajaran dari Penanganan Flu Spanyol di Hindia Belanda

Kandidat doktor jurusan sejarah Universitas Melbourne Australia, Ravando Lie dalam tulisannya di Kompas.id menyebut dampak fatal flu Spanyol di Indonesia karena kelalaian pemerintahan Hindia Belanda dalam mencegah penyebarannya, atau dalam istilah FKM UI tak melakukan intervensi serius.

Menurut Ravando, penyebaran flu Spanyol di Hindia Belanda terjadi dalam dua gelombang. Gelombang pertama terjadi pada Juli-September 1918 dengan kasus pertama yang dilaporkan terjadi di Kawasan pelabuhan Pangkatan (Sumatera Utara), Juni 1918. Dugaan kuat virus dibawa kuli kontrak Singapura yang datang ke perkebunan di Sumatera.

Pada bulan laporan pertama virus terjadi, menurut tulisan Ravando, 5 persen total populasi Surabaya sudah terkontaminasi dan dalam beberapa minggu setelahnya sudah menyerang Belitung sampai Batavia.

Gelombang kedua terjadi pada Oktober-Desember 1918. Pada tahap ini virus menyebar hingga ke Kawasan Hindia Timur dan tetap bertahan di beberapa wilayah sampai Januari 2019. Laporan Burgerlijken Geneeskundigen Dienst (BGD) atau Dinas Kesehatan Hindia Belanda pada 1920 menyatakan seluruh Hindia Belanda terjangkiti virus ini.

Cepatnya penyebaran flu Spanyol rupanya tak membuat pemerintah Hindia Belanda bergerak cepat. BGD justru menyebut pandemi ini sebagai flu biasa. Padahal, menurut Ravando, dengan kemajuan teknologi saat itu mereka sudah bisa mengakses kabar betapa buruknya dampak flu Spanyol di Eropa. Ia menduga hal ini dilakukan lantaran di tengah Perang Dunia I tak ada negara yang ingin terlihat lemah, maka berusaha menutupi persoalan inti.  

BGD bahkan sempat salah menduga flu Spanyol sebagai kolera. Vaksinasi kolera pun dilakukan dan tentu saja tak menyelesaikan masalah. Seorang dokter di Batavia justru menganggap flu Spanyol tak lebih berbahaya dari flu biasa. Mispersepsi ini kemudian diamplifikasi media-media saat itu dan menjadi kesalahpahaman massal di tengah penduduk.

(Baca: Sejarah Pandemi dan Epidemi Dunia yang Memicu Gejolak Politik)

Seiring waktu, korban flu Spanyol semakin banyak. Hal ini membuat sejumlah surat kabar saat itu mengkritisi pemerintahan kolonial. Mereka menyebut pemerintahan lambah. Alih-alih memperhatikan kritik, BGD justru menuduh pribumi sebagai biangnya karena tak mampu menjaga kebersihan dengan baik.

Penanganan BGD baru terjadi pada 16 November 1918 dengan membentuk influenza comissie yang terdiri dari CD de Langen (ketua), GOE Lignac (sekretaris), PC Flu, AA Hulshoff, J Huizinga, dan Mas Sardjito (anggota). Komisi ini, tulis Ravando, bertugas menginvestigasi flu Spanyol dan memberikan rekomendasi tindakan yang harus dilakukan.

Hasil kerja komisi tersebut di antaranya pada Mei 1919 menerbitkan poster imbauan dalam bahasa setempat untuk disebar ke kampung-kampung, memublikasikan buku panduan tentang pencegahan dan penanganan influenza melalui Balai Pustaka pada 1920, dan pengesahan Influenza Ordonnantie pada 20 Oktober 1920 yang bertugas mengatur keluar-masuk kapal di pelabuhan di Hindia Belanda.

Akan tetapi saat upaya-upaya tersebut dilakukan, pandemi influenza di Hindia Belanda sudah berangsur menhilang dan korban sudah terlanjur banyak berjatuhan.  

Selama masa pandemi dan lambatnya penanganan oleh pemerintah Hindia Belanda, Priyanto Wibowo dkk dalam bukunya Yang Terlupakan: Pandemi Influenza 1918 di Hindia Belanda menyatkan minimnya fasilitas kesehatan dan pengetahuan tenaga medis di daerah turut memperparah kondisi. Banyak pasien tak terngani karena rumah sakit penuh dan pemberian obat yang salah.   

(Baca: Virus Corona dan 5 Pandemi Paling Mematikan di Dunia)

Bagaimana dengan Penanganan Corona Saat Ini?

Pasien positif virus corona pertama di Indonesia diumumkan Presiden Jokowi pada 2 Maret. Keduanya wanita asal Depok. Sejak saat itu persebaran virus corona terus meningkat. Bahkan sejak 24 Maret kasus baru bertambah lebih dari 100 per hari.

Dari data Kemenkes, Pulau Jawa menjadi yang paling terdampak penyebaran corona. Mirip dengan data persebaran flu Spanyol dalam riset Siddharath Chandra yang disebutkan sebelumnya. Bedanya, DKI Jakarta kini menjadi wilayah paling terdampak dengan 2.474 kasus. Disusul Jawa Barat dengan 559 kasus, lalu Jawa Timur dengan 499 kasus dan Jawa Tengah dengan 292 kasus.   

Dari catatan kami, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto usai pengumuman pasien pertama langsung menuju ke Rumah Sakit Mitra Depok untuk melihat kedua pasien setelah pengumuman tersebut.

“Kita semua lakukan seperti biasa, apa yang berbeda, enggak ada. Difteri yang begitu hebat saja kita enggak ada takutnya. Apalagi ini coronya,” kata Terawan di sela kunjungannya.

Dalam kesempatan sama, Terawan juga menyatakan “flu, batuk, pilek yang biasa terjadi pada kita itu angka kematiannya lebih tinggi daripada corona. Tapi ini kenapa bisa hebohnya luar biasa?”.

(Baca: Ada PP, Keppres & Perppu Untuk Atasi Corona, Bagaimana Peraturannya?)

Pemerintah akhirnya membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada 13 Maret. Saat itu sudah 69 orang dinyatakan positif terjangkit corona di seluruh Indonesia. Sejak pembentukan gugus tugas, kinerja pemerintah semakin meningkat.

Pada 23 Maret, Presiden Jokowi meresmikan Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta sebagai rumah sakit darurat corona. Saat langkah ini dilakukan, pasien positif corona di Indonesia sudah mencapai 579 orang. 14 April lalu, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyatakan telah ada 635 rumah sakit rujukan penanganan corona di sleuruh Indonesia.

Pemerintah daerah sempat menerapkan lockdown lokal, karena pemerintah pusat tak kunjung melakukannya. Seperti dilakukan Pemerintah Kota Tegal pada 25 Maret. Akhirnya Presiden Jokowi mengeluarkan Keppres Kedaruratan Kesehatan Masyarakat pada 31 Maret. Pada hari yang sama, ia juga mengeluarkan PP Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Perppu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Setelah peraturan tersebut terbit, pemerintah daerah kemudian mengajukan penetapan PSBB. DKI Jakarta adalah daerah pertama yang disetujui pemerintah pusat melakukan PSBB. Menkes Terawan pada 8 April meneken surat izin PSBB provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan itu. Pada 10 April PSBB DKI Jakarta pun mulai berlaku.

Langkah termutakhir pemerintah, adalah Presiden Jokowi pada 13 April menetapkan corona sebagai bencana nasional melalui Keppres Nomor 12 tahun 2020. Konsekuensi dari penetapan ini adalah, gubernur, bupati dan wali kota akan menjadi gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di daerah.

Di sisi lain, rasio tes Covid-19 pun terus bertambah dari waktu ke waktu. Data Kemenkes per 15 April menyatakan rasio tes Covid-19 adalah 121 orang per satu juta penduduk. Angka ini bertambah dari hari sebelumnya yakni 116 orang per satu juta penduduk.    

(Baca: Jokowi Tetapkan Pandemi Corona Sebagai Bencana Nasional)