1,5 Juta Pekerja Menganggur Akibat Corona, Bansos Dinilai Belum Cukup
Pemerintah menyiapkan beragam bantuan sosial (bansos) bagi warga yang terdampak pandemi corona. Namun, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai bantuan-bantuan ini belum cukup untuk membantu masyarakat miskin supaya bisa bertahan.
Pemerintah memberikan sembako Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan untuk warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Lalu, bantuan langsung tunai (BLT) kepada 9 juta keluarga di luar Jabodetabek.
Kemudian bansos untuk sekitar 10 juta keluarga senilai Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan. Program padat karya tunai, keselamatan Polri, serta kartu prakerja.
"Bantuan (itu semua) belum cukup dan skema bantuan yang sudah ada perlu dirombak total," ujar Peneliti Indef Bhima Yudhistira kepada Katadata.co.id, Minggu (12/4).
(Baca: Jokowi Bagikan 400 Paket Sembako ke Pengemudi Ojol di Pinggir Jalan)
Sebab, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) ada 1,5 juta orang yang kehilangan pekerjaan akibat mewabahnya virus corona. "Korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) itu butuhnya uang tunai, karena perusahaan masih butuh proses untuk membayar pesangon," ujar Bhima.
Namun, dari 1,5 juta orang yang kehilangan pekerjaan itu hanya 10% yang di-PHK. Sedangkan 90% di antaranya dirumahkan oleh perusahaan masing-masing.
Kendati begitu, Bhima menilai pemerintah seharusnya memberikan bantuan secara 'by name by address'. Bukan dengan mendorong korban PHK mengikuti pelatihan kemudian baru mendapatkan uang, sebagaimana program kartu prakerja.
"Lagi pula, jumlah bantuannya sedikit, kalah jauh dibandingkan Malaysia misalnya. Sampai-sampai internet disubsidi untuk menolong pekerja yang terdampak corona," ujar Bhima.
(Baca: Sektor Usaha Dilanda PHK, Pemerintah Luncurkan Kartu Prakerja 11 April)
Pemerintah seharusnya memberikan stimulus Rp 1.000 triliun untuk warga terdampak pandemi corona. "Karena ada 115 juta masyarakat yang rentan miskin. Jangan hanya kelas bawah yang dicover saja, sedangkan kelas menengah hampir miskin terlewat dan dipersulit dengan pelatihan online ," ujar dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, bantuan yang diberikan pemerintah beragam. Mulai dari bansos, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, serta penggratisan dan diskon tarif listrik.
"Dalam minggu ini pemerintah telah memutuskan beberapa kebijakan bansos yang baru," ujar Jokowi di Istana meredeka, Jakarta, Kamis (9/4) lalu. (Baca: Jokowi Bekali Warga Hadapi Corona dengan Bansos dari Banyak Lembaga)
Anggaran untuk pemberian bansos sembako di Jakarta sebesar Rp 2,2 triliun. Sedangkan, untuk Bodetabek dialokasikan Rp 1 triliun. "Penyaluran bansos khususnya di Jabodetabek ini agar warga mengurungkan niat untuk mudik,” ujar Jokowi.
Pemerintah juga akan memberikan BLT kepada 9 juta keluarga di luar Jabodetabek. Syaratnya, mereka tidak menerima bansos lain yang telah diberikan oleh pemerintah.
Besarannya Rp 600 ribu per bulan yang diberikan selama tiga bulan. Total anggaran yang disiapkan Rp 16,2 triliun.
Selain itu, pemerintah mengalokasikan sebagian dana desa untuk bansos kepada sekitar 10 juta keluarga. Nilainya Rp 600 ribu per bulan, diberikan selama tiga bulan. Total anggarannya Rp 21 triliun.
(Baca: Pendaftaran Kartu Prakerja Diundur Sabtu Lusa, Kuota 164 Ribu/Minggu)
Lalu, program padat karya tunai senilai Rp 16,9 triliun. Di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), program padat karya tunai akan ditargetkan bagi 59 ribu tenaga kerja.
Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), program padat karya tunai ditargetkan untuk 530 ribu tenaga kerja. "Ada di kementerian-kementerian lain, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Perhubungan," kata Jokowi.
Selain itu, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga akan mengadakan program keselamatan, dengan total anggaran sebesar Rp 360 miliar. Menurutnya, program keselamatan ini seperti Kartu Pra-Kerja yang mengkombinasikan bansos dan pelatihan.
Program keselamatan dari Polri ini ditargetkan untuk 197 ribu pengemudi taksi, supir bus dan truk, serta kernet. “Para peserta program akan diberikan insentif Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan," kata dia.
(Baca: Pemerintah Lipat Gandakan Bantuan PKH Selama 3 Bulan Akibat Pandemi)