PKS Kritik Koordinasi Pemerintahan Jokowi di Periode Dua Masih Buruk

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Ilustrasi sidang kabinet. Koordinasi antara K/L dinilai masih menjadi masalah dalam periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Penulis: Fahmi Ahmad Burhan
Editor: Agustiyanti
17/2/2020, 06.41 WIB

Komisi X DPR hingga kini belum juga menyetujui rencana pembangunan gedung itu lantaran berpotensi menghamburkan uang negara. Padahal, rencana itu sudah masuk dalam APBN dan akan dibahas secara trilateral. 

"Makanya sampai sekarang belum disetujui," ujar dia. 

(Baca: Untung Rugi Bonus Lima Kali Gaji di Omnibus Law)

Selain masalah koordinasi, menurut dia, masih terdapat sejumlah masalah lain yang perlu dibenahi Presiden Jokowi di periode keduanya. "Kebijakan ekonomi yang didorong mestinya investasi dan ekspor. Ini masih banyak impor. Ada juga potensi penurunan daya beli dengan kasus kenaikan iuran BPJS," katad dia. 

Berdasarkan survei Indobarometer, 70,1% masyarakat Indonesia masih puas dengan kinerja 100 hari di periode kedua Presiden Joko Widodo. Bahkan jumlah itu meningkat dibanding 100 hari pertama Jokowi di periode pertama. Pada 100 hari pertama di periode pertamanya itu, kepuasan publik pada Jokowi hanya 57,5%.

Halaman:
Reporter: Fahmi Ahmad Burhan