Kejaksaan: Kasus Jiwasraya Mengarah ke Tindak Pidana Pencucian Uang
Kejaksaan Agung tengah mendalami bukti-bukti yang mengarah pada kemungkinan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Korps Adhyaksa pun memastikan bakal ada tersangka baru.
Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah mengatakan rencananya hasil penyidikan mengenai pencucian uang akan disampaikan minggu depan pada gelar perkara.
"Itu udah kami kaji. Minggu depan akan kami putuskan pada gelar perkara," kata dia saat ditemui di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (27/1) malam.
(Baca: Kejaksaan Periksa Dua Pejabat OJK Sebagai Saksi Kasus Jiwasraya)
Ia juga memastikan bakal ada nama tersangka baru dalam dugaan korupsi yang ditaksir merugikan negara hingga mencapai Rp 13,7 triliun. Namun, Febri mengaku belum dapat merinci nama calon tersangka maupun jumlah tersangka baru.
"Mungkin yang terdekat itu adalah orang-orang yang membantu atau turut serta terhadap transaksi saham yang dilakukan lima tersangka," kata dia.
Dugaan TPPU muncul dalam proses penyidikan lantaran Kejaksaan Agung menemukan salah satu tersangka, Benny Tjokrosaputro masuk ke bisnis properti bekerja sama dengan Tapian Tan Kian membangun 500 unit apartemen Duta Regency Kuningan. Adapun tanah yang digunakan untuk membangun apartemen tersebut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi.
"Kami ingin tahu, kalau itu menjadi hak negara maka seharusnya dikembalikan," kata Febrie.
(Baca: Taipan Properti Tan Kian Terseret Bentjok di Kasus Jiwasraya)
Saat ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi Jiwasraya. Selain Beny Tjokro, tersangka lainnya yakni mantan Direktur Utama Hendrisman Rahim, eks Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo, dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat.
Menurut Kejaksaan terdapat tiga poin pelanggaran yang dilakukan kelima tersangka, yakni terkait jual beli saham (fee broker), pembelian saham yang tidak likuid serta pembelian reksa dana.
Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan DPR Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menduga terdapat oknum OJK yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi di Jiwasraya. Burhanuddin menyebut gagal bayar Jiwasraya tidak mungkin terjadi bila OJK benar-benar mengawasi BUMN Asuransi itu.