Jaga Laut Natuna, DPR Minta Prabowo Tambah Kapal Patroli Laut

Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR Sukamta meminta agar ada pengaturan ulang terhadap lembaga-lembaga yang bertugas menjaga keamanan laut. Ini karena lembaga yang sudah ada belum berkoordinasi dengan baik dalam menjalankan tugasnya.

Menurut Sukamta, pengaturan ulang berbagai lembaga tersebut dapat dilakukan dengan membentuk Undang-undang tunggal. “Bukan seperti hari ini. Banyak, tetapi fungsinya tidak ada,” kata Sukamta.

(Baca: Libatkan Jepang untuk Investasi di Natuna Menuai Respons Beragam)

Sebelumnya, Pakar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana juga mengusulkan adanya penguatan terhadap kapasitas coast guard di Laut Natuna Utara. Hikmahanto mengatakan ini agar tak ada lagi kapal asing yang mencuri ikan di Laut Natuna Utara.  “Patroli dalam rangka penegakan hukun harus diperkuat,” kata Hikmahanto.

Menurut Hikmahanto, langkah penguatan bisa dilakukan dengan pengadaan kapal patroli bertonase besar. Sejauh ini, Hikmahanto menilai kapal-kapal penjaga RI yang bertonase besar masih terbatas.

Kondisi tersebut berbeda dengan kapal-kapal coast guard yang dimiliki oleh Tiongkok. “Kalau harus menandingi kapal coast guard dari china yang besar, harus pakai kapal dari TNI AL,” kata Hikmahanto.