Cegah Blunder, LIPI Minta Pemerintah Gelar Simulasi Omnibus Law

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) saat memimpin rapat kabinet terbatas omnibus law di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12/2019). meminta pemerintah melakukan simulasi terkebih dulu sebelum merealisasikan aturan omnibus law
30/12/2019, 07.29 WIB

Fachry juga berharap pasar akan bereaksi positif terhadap iklim investasi yang ada di Indonesia. Namun ia memberikan catatan agar omnibus law dianggap kebijakan sukses ke depannya.

“Yang saya tidak setuju kalau misalnya semangat pemberantasan korupsi ikut menurun. Karena itu melawan sense of justice rakyat," ujarnya.

(Baca: Jokowi Bakal Ubah Gaji Bulanan Menjadi Upah Per Jam)

Sedangkan ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri menganggap omnibus law akan melemahkan buruh dan pemda. Ini terlihat dari pembuatan draft RUU dilakukan secara tertutup dan hanya melibatkan pengusaha, khususnya Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). 

 "Aturan ini bias karena dikuasai dunia usaha. Presidennya pengusaha, Menteri Koordinatornya pengusaha, Kadin jadi tim sukses," ujar dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar para menteri yang menyusun RUU tersebut fokus pada tujuan besar yakni penciptaan lapangan kerja. "Jangan sampai hanya menampung keinginan tapi tidak masuk visi besar yang bolak-balik saya sampaikan," kata Jokowi

Halaman:
Reporter: Verda Nano Setiawan