Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sugeng Suparwoto menyatakan pihaknya bakal memanggil Chevron Pacific Indonesia dan Pertamina pada akhir tahun ini. Sebab, DPR ingin mengetahui proses transisi Blok Rokan.
Ini lantaran kedua perusahaan migas tersebut belum juga mencapai titik temu terkait transisi Blok Rokan. Padahal, alih kelola bakal dilaksanakan pada 2021 mendatang.
Lebih lanjut, Sugeng menilai Chevron enggan memberikan data Blok Rokan kepada Pertamina. Hal itu dianggap penghalang bagi transisi blok migas yang berada di Provinsi Riau tersebut.
"Hal tertutup kan soal data, data reserve, data pengeboran," ujar Sugeng saat ditemui di Jakarta, Rabu (11/12).
Selain itu, Sugeng menilai Chevron enggan untuk berinvestasi. Terutama untuk kegiatan eksplorasi demi menambah cadangan minyak. "Untuk apa dia eksplorasi kalau tidak ada jaminan akan cost recovery, tampaknya begitu," ujar Sugeng.
(Baca: Percepat Transisi Blok Rokan, Kementerian ESDM Akan Surati Chevron)
Pemerintah pun diminta turun tangan dalam proses transisi Blok Rokan dari Chevron ke Pertamina. Sebab, diskusi antara kedua belah pihak hingga kini masih menemui kebuntuan.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menilai perlu ada campur tangan dari Pemerintah jika diskusi mengenai alih kelola Blok Rokan tak kunjung berjalan sesuai rencana. Apalagi, Pertamina didorong untuk segera mulai kegiatan investasi karena Chevron enggan berinvestasi menjelang kontrak berakhir.
"Jika tidak segera kunjung ada solusi saya kira pemerintah memang perlu intervensi," kata Komaidi kepada Katadata.co.id, Selasa (3/12).
(Baca: Chevron Diimbau Buka Diri ke Pertamina untuk Transisi Blok Rokan)