Jokowi Minta Peserta Kartu Prakerja Ikut Kursus Barista hingga Coding

ANTARA FOTO/Irwansyah Putra
Ilustrasi, para pencari kerja mengunjungi pameran “Job Fair". Presiden Jokowi menginginkan penerima bantuan Kartu Pra-Kerja dapat memilih pelatihan sesuai peminatannya.
Penulis: Dimas Jarot Bayu
Editor: Happy Fajrian
12/11/2019, 15.49 WIB

Kepala Negara berharap agar Kartu Pra Kerja ini dapat diimplementasikan pada 2020. Saat ini, pemerintah masih terus menggodok konsep Kartu Pra Kerja.

Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 10 triliun untuk kartu ini dalam APBN 2020. Kartu ini ditargetkan untuk 2 juta peserta yang terdiri dari 1,5 juta peserta digital dan 500 ribu peserta reguler. "Betul-betul kita harapkan saat menginjak bulan Januari, program ini sudah mulai dijalankan," kata dia.

(Baca: Pakai Kartu Pra Kerja, Pengangguran Dapat Insentif Rp 500 Ribu Sebulan)

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyinggung soal Balai Latihan Kerja (BLK). Menurut Jokowi, porsi BLK saat ini tak perlu ditambah lagi. Melalui BLK yang sudah ada, dia meminta agar para pencari kerja dan korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat ditingkatkan kemampuannya melalui program reskilling dan upskilling.

"Kembali lagi ini tolong diberikan juga kepada swasta, BUMN, maupun BLK. Coba berbicara dengan swasta yang memang sudah berkecimpung di dunia ini," kata Jokowi.

Sebelumnya, pemerintah mengusulkan anggaran untuk Kartu Pra Kerja pada 2020 untuk pelatihan, sertifikasi, insentif, dan pengisian survei berjenjang yang terbagi menjadi akses digital dan reguler dengan total Rp 7,81 triliun. Secara rinci, usulan anggaran Kartu Pra-Kerja dapat dilihat dalam databoks berikut ini.

Halaman:
Reporter: Dimas Jarot Bayu