Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut bakal menempatkan wakil menteri di Kementerian Pertahanan dan Kementerian Agama. Saat ini, Jokowi tengah mengkaji beberapa kandidat yang akan ikut masuk dalam Kabinet Indonesia Maju.
"Katanya ada (wakil menteri) direncanakan, tapi siapanya lagi dihitung-hitung," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/10).
Moeldoko mengatakan, pertimbangan menghadirkan dua wakil menteri tersebut agar tercipta keseimbangan jabatan. Terlebih, ada banyak kritik atas terpilihnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Agama Fachrul Razi saat ini.
Prabowo dikritik lantaran pernah menjadi rival Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019. Sementara, Fachrul banyak dikritik karena tak memiliki latar belakang di bidang agama, melainkan militer.
Dengan adanya wakil menteri, Moeldoko meyakini berbagai kekurangan Prabowo dan Fachrul dapat tertutupi. "Lagi dicari klasifikasinya, sumber itu dari mana. Menjaga keseimbangan ini kan ada sini kurang terwadahi, ini kurang terwadahi, harus ada (wakil menteri)," kata Moeldoko.
(Baca: Serah Terima Jabatan, Prabowo Resmi Berkantor di Kemenhan)
Selain wakil menteri pertahanan dan wakil menteri agama, Jokowi juga akan menempatkan wakil menteri BUMN. Menteri BUMN Erick Thohir bahkan sudah mengajukan empat nama yang akan menjadi pendampingnya.
Salah satu nama yang diajukan Erick, yakni Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo. Namun dia enggan membeberkan nama kandidat lainnya.
“Beliau (Jokowi) seleksi malam ini, kemungkinan segera diangkat besok,” kata Erick di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Menurut Erick, semua calon Wakil Menteri BUMN yang diajukan berasal dari latar belakang profesional. Mereka punya rekam jejak dalam mengelola aset ribuan triliun rupiah.
(Baca: Erick Thohir Telah Ajukan Empat Nama Calon Wamen BUMN ke Jokowi)
Selain itu, seluruh kandidat memiliki pengalaman di sektor keuangan. “Selain mengangkat, kami juga membangun juga future leader, pengganti ke depan,” kata Erick.
Menurut Erick, empat calon Wakil Menteri BUMN yang diusulkan berasal dari korporasi negara. Dia tak mengajukan nama calon wakil menteri BUMN yang berasal dari pihak swasta.
Hal ini lantaran Erick tak ingin ada konflik kepentingan jika wakil menteri BUMN berasal dari pihak swasta. “Kalau saya sudah dipercaya dari swasta, nanti wakil menterinya dari swasta langsung isunya swastanisasi. Kan enggaklah,” kata Erick.