Instiitute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengkritik lemahnya perekonomian Indonesia di era Jokowi-JK. Para ekonom memberi catatan hal yang paring krusial yang harus diselesaikan adalah daya saing yang lemah, kemampuan ekspor yang tertinggal serta defisit neraca berjalan terus berlangsung.
"Kami berharap Bapak Presiden jangan hanya jago blusukan ke rakyat, kami memberikan rekomendasi untuk blusukan ke industri-industri karena di sana titik lemah ekonomi Indonesia. Jika itu bisa selesai, maka pertumbuhan ekonomi bisa lebih baik," ujar Indef dalam keterangannya, Jumat (18/10).
(Baca: Ada Target yang Tak Tercapai dalam 5 tahun, Jokowi: Kami Perlu Koreksi)
Indef menyoroti pengelolaan APBN yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, dalam mengelola APBN pemerintah cenderung menggunakan pendekatan-pendekatan yang tidak merakyat ketika penerimaan APBN menurun, seperti menaikkan harga BBM.
Pengeluaran APBN era Jokowi-JK dinilai sangat boros. Kebijakan ekonominya hanya membagi-bagi kartu dan menyebar uang, tanpa melihat sisi produktivitasnya. Anggaran untuk daerah yang mencapai Rp 700 triliun sebanyak 90% hanya untuk membayar gaji pegawai dan biaya operasional.
Indef juga mengkritik pemerintah di bidang hukum dan politik. Pelemahan KPK secara sistematis melalui revisi undang-undang KPK membuat pengelolaan APBN semakin rentan untuk disalahgunakan. "Perubahan UU KPK dengan cara gerilya dan tertutup menimbulkan masalah baru, tidak hanya di bidang ekonomi tapi juga dalam bidang politik terutama ketegangan antara masyarakat, mahasiswa dan media massa yang menentang revisi UU KPK dengan pemerintah dan DPR," tulisnya.
(Baca: Korupsi Hambat Ekonomi, 85 Ekonom Desak Jokowi Terbitkan Perppu KPK)