Politisi PPP Ungkap Ada Enam Orang Pengusul Revisi UU KPK

Donang Wahyu|KATADATA
Gedung DPR. Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani sebut adanya enam koleganya di DPR yang jadi inisiator revisi UU KPK.
Penulis: Dimas Jarot Bayu
Editor: Ameidyo Daud Nasution
6/9/2019, 14.08 WIB

(Baca: YLBHI Sebut KPK Tengah Dilemahkan lewat Dua Cara)

Kedua, KPK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dapat melakukan penyadapan namun baru bisa dilakukan setelah mendapat izin dari Dewan Pengawas. Ketiga, KPK harus bersinergi dengan penegak hukum lainnya sesuai hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

Keempat, tugas KPK dalam pencegahan akan ditingkatkan. Alhasil, setiap instansi, kementerian, dan lembaga wajib menyelenggarakan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebelum dan sesudah masa jabatan.

Kelima, KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diawasi oleh Dewan Pengawas yang berjumlah lima orang. Dewan Pengawas KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya nantinya dibantu oleh organ pelaksana pengawas.

Keenam, KPK nantinya berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi yang tidak selesai dalam jangka waktu satu tahun. Penghentian penyidikan dan penuntutan tersebut harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas dan diumumkan kepada publik.

 

 

 

Halaman:
Reporter: Dimas Jarot Bayu