Sinyal Jokowi Tak Ingin Tambah Partai Koalisi di Kabinet Baru

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah merampungkan penyusunan kabinet baru untuk pemerintahan periode lima tahun mendatang. Presiden terpilih periode 2019-2024 ini mengisyaratkan keberatannya atas rencana penambahan partai politik lain di luar koalisi ke dalam kabinet tersebut.

Jokowi menyatakan, saat ini koalisi partai politik pengusungnya saat pemilihan presiden 2019 sudah mengantongi 62% suara dalam Pemilu Legislatif. "Sekarang sudah 62%, mau (tambah) berapa lagi?" katanya saat ditanya mengenai rencana masuknya Partai Gerindra dalam koalisi pemerintahan mendatang, dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/8).

Presiden pun menghitung porsi partai koalisi pendukung pemerintah akan bertambah besar jika partai lain, seperti Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) turut bergabung. Jika ditambah Gerindra yang memperoleh 12,57% suara dalam Pemilu 2019 maka suara partai koalisi pemerintah akan menjadi sekitar 75%. "Mau ditambah Demokrat, sekalian PKS, bisa jadi 100%. Apa seperti itu?"

(Baca: Prabowo Akan Hadir di Kongres PDIP, Gerindra: Bukan Petanda Koalisi)

Padahal, merujuk pengalamannya memimpin pemerintahan dalam berbagai tingkatan sebelumnya, Jokowi menilai tidak perlu koalisi pendukung pemerintahan yang terlalu besar. Ia merujuk saat menjabat Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012, koalisi partai pendukungnya hanya sekitar 18% suara. Sedangkan saat menjabat Walikota Solo selama dua periode sejak tahun 2005, koalisi partai pengusungnya sekitar 30% suara.

Di sisi lain, Jokowi menjelaskan, kabinet barunya nanti akan memadukan kalangan profesional dan politisi atau wakil dari partai politik koalisinya dengan komposisi 55% - 45%. "55% adalah dari profesional pilihan saya sendiri. 45% dari partai," katanya.

(Baca juga: Politik Nasi Goreng ala Megawati Luluhkan Hati Prabowo)

Dalam pemilu tahun ini, partai koalisi pendukung Jokowi berjumlah 10 partai dengan total perolehan suara 62%. Mereka adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Hanura, Partai Bulan Bintang dan PKPI.

Pasca hasil pemilihan presiden yang memenangkan pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin, beberapa partai nonkoalisi mengisyaratkan akan merapat ke koalisi besar tersebut. Di antaranya adalah PAN dan Demokrat.

Belakangan, Gerindra juga berpeluang bergabung dalam koalisi partai pendukung Jokowi. Peluang itu mencuat pasca-pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Stasiun MRT Lebak Bulus pada bulan lalu. Bahkan, peluang itu membesar ketika Prabowo bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan menghadiri kongres partai tersebut di Bali pada awal bulan Agustus ini.

(Baca juga: Jokowi Bersama Koalisi Akan Bahas Potensi Gerindra Dapat Kursi Menteri)

Menanggapi kehadiran Prabowo dalam kongres tersebut kala itu, Jokowi menilai belum dapat diartikan sebagai kepastian bergabungnya Gerindra dalam koalisi pemerintahannya. Sebab, dia mengaku masih harus berdiskusi dengan koalisi terkait hal itu.

"Belum. Kami ini belum bertemu dengan ketua-ketua partai koalisi. Kalau bertemu, kami akan berbicara nanti mengenai tambahan koalisi misalnya, yang berkaitan dengan menteri," kata Jokowi, seusai menghadiri Kongres V PDIP di Bali, Kamis (8/8).