Pakar Sebut Amendemen UUD Jadi Celah Parpol Dikte Presiden

Katadata | Arief Kamaludin
Suasana Sidang MPR. Pengamat khawatir amendemen UUD 1945 jadi celah parpol dikte presiden terpilih.
Penulis: Fahmi Ramadhan
Editor: Ameidyo Daud Nasution
14/8/2019, 19.45 WIB

Pengamat Hukum Tata Negara dari Kode Inisiatif, Veri Junaidi juga mengatakan rencana amendemen UUD 1945 merupakan agenda liar dan terselubung yang sengaja diwacanakan segelintir pihak. Ia mengkhawatirkan pemilihan langsung di MPR malah menghambat munculnya calon pemimpin potensial.

"Misalnya Tri Rismaharini (Walikota Surabaya) dia puya kontribusi yang baik," kata Veri.

(Baca: Panasnya Wacana Amendemen UUD 1945 dan Kembalinya GBHN)

Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menyebut amendemen UUD 1945 dan wacana menghidupkan GBHN berisiko mengubah sistem tata negara. Ia mengatakan masyarakat belum tentu menerima presiden dipilih kembali oleh MPR.

"Banyak perubahan, rakyat belum tentu setuju," kata Kalla hari Selasa (13/8) kemarin.

Keinginan amendemen UUD ini disampaikan wakil Ketua MPR yang juga anggota parlemen dari PDIP Ahmad Basarah. Munculnya kembali GBHN disebutnya menjadi panduan besar dalam kehidupan bernegara.
Halaman:
Reporter: Fahmi Ramadhan