Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Jokowi Minta Menteri Kaji Skema Biaya

(Baca: Kalimantan Jadi Kandidat Utama Ibu Kota yang Baru)

Menurutnya, pemerintah juga harus memperhatikan skema pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) atau non-APBN. Selain itu, dia juga memerhatikan desain kelembagaan otoritas sebagai payung hukum pemindahan ibu kota.

Jokowi memimpin Ratas bersama Jusuf Kalla. Hadir dalam rapat Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kepala Polri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Pendidikan dan Kebudaan Muhadjir Effendy, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Kemudian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Kepala BPS Suhariyanto, serta Jaksa Agung Prasetyo.

Lalu, ada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Wiranto, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Sekretariat Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

(Baca: Kaltim Tawarkan Bukit Soeharto Seluas 68 Ribu Ha Untuk Ibu Kota Baru)