Pemerintah dan Inpex Akhirnya Sepakat Investasi Masela Hingga US$ 20 M

Arief Kamaludin|KATADATA
Menteri ESDM Ignatius Jonan menyampaikan SKK Migas dan Inpex Corporation telah menyepakati pokok-pokok rencana pengembangan Blok Masela
27/5/2019, 19.18 WIB

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan pimpinan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) kembali bertemu dengan CEO Inpex Corporation Takayuki Ueda di Tokyo. Pokok-pokok rencana pengembangan (POD) Lapangan Abadi, Blok Masela berhasil disepakati.

Jonan mengunggah foto pertemuan yang digelar pada Senin, 27 Mei 2019 tersebut dalam akun Instagram resminya. Dalam keterangan foto, ia menyatakan, kesepakatan dengan Inpex dibuat setelah 18 tahun pembahasan. Nilai investasi disepakati antara US$ 18-20 miliar dengan bagi hasil gas yang adil bagi negara dan kontraktor.

“(Bagi hasil) minimal 50:50 dan bila real cost turun bisa mencapai lebih dari 58% untuk negara," tulisnya menjawab pertanyaan di kolom komentar foto unggahannya, Senin (27/5). Menurut dia, terlaksananya investasi tersebut akan meningkatkan ekonomi dalam negeri dan kesempatan kerja bagi wilayah timur Indonesia.

(Baca: Biaya Tinggi Jadi Alasan Tertundanya Pengembangan Blok Masela)

Mengutip siaran pers SKK Migas, pengembangan Lapangan Abadi, Blok Masela menggunakan skema kilang darat (onshore). Cadangan terbukti di lapangan yang terletak di Laut Arafuru, Maluku Utara tersebut sebesar 10,7 triliun kaki kubik (Tcf). Biaya pengembangan sekitar US$ 6-7 per setara barel minyak (boe) atau 20% lebih murah ketimbang biaya untuk skema kilang laut (offshore) sebesar US$8-9/boe.

”Pemerintah terus bekerja keras supaya Masela dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat terbaik untuk negara dan rakyat Indonesia," kata Ketua SKK Migas Dwi Soetjipto dikutip dari siaran pers tersebut, Senin (27/5).

(Baca: SKK Migas Akui Pakai Ahli Asing untuk Hitung Pengembangan Blok Masela)

Kesepakatan final ini ditandai dengan penandatanganan Minute of Meeting oleh Dwi Soetjipto dan Takayuki Ueda, disaksikan Ignasius Jonan. Sedangkan untuk penandatanganan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Inpex Corporation rencananya akan dilaksanakan pada pertemuan negara-negara G20 di Jepang dalam waktu dekat.

Dalam pertemuan kali ini, Jonan dan Dwi juga didampingi Duta Besar RI untuk Jepang Arifin Tasrif, Wakil Kepala SKK Migas Sukandar, dan Deputi Perencanaan SKK Migas Jafee Suardin. Pertemuan ini merupakan lanjutan dari pertemuan Jonan dengan Ueda pada 16 Mei di Tokyo. Ketika itu, sudah disepakati kerangka final POD Blok Masela. Lantaran menghadiri pertemuan ini, Jonan pun absen dari pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus suap PLTU Riau 1. 

(Baca: Menteri Jonan Tiga Kali Tak Hadir, KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan)

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi menambahkan, selain besaran investasi dan skema bagi hasil, pemerintah dan Inpex semestinya juga sudah menyepakati lima permintaan yang diajukan Inpex untuk pengembangan Blok Masela. "Harusnya sudah semua ya, karena tinggal tanda tangan," kata dia kepada katadata.co.id, Senin (27/5).

Senior Specialist Media Relations Inpex Corporation Moch N. Kurniawan belum mau memberikan tanggapan terkait pertemuan Jonan dengan pimpinan Inpex, termasuk tentang lima permintaan Inpex.

Sebelumnya, Inpex dilaporkan mengajukan lima permintaan. Pertama, peningkatan kapasitas produksi kilang menjadi 9,5 MTPA. Pemerintah telah menyetujui permintaan ini. Kapasitas produksi menjadi 9,5 MTPA dan 150 mmscfd.

(Baca: SKK Migas Pastikan Shell Tidak Hengkang dari Blok Masela)

Kedua, moratorium kontrak selama 10 tahun. Terkait permintaan ini, pemerintah pernah menyatakan hanya akan memberikan moratorium dalam bentuk penambahan kontrak selama tujuh tahun bagi Inpex dan Shell selaku kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) Blok Masela.

Ketiga, Inpex meminta besaran Internal Rate of Return (IRR) sebesar 15%. Keempat, Inpex meminta biaya yang telah dikeluarkan Inpex dan Shell terkait pengembangan Blok Masela dari mulai eksplorasi hingga pembuatan POD Floating LNG (FLNG) dikembalikan. Besaran biaya ini mencapai sekitar US$ 1,6 miliar. Terakhir, permintaan percepatan proses perizinan untuk mengembangkan proyek Blok Masela. Pod Blok Masela memang ditargetkan bisa disetujui oleh pemerintah pada pertengahan tahun ini. Dengan begitu, proyek lapangan gas ini diharapkan bisa berproduksi pada 2027.