Hashim Sebut Prabowo Tak Akan Tempuh Langkah di Luar Hukum
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mendeklarasiskan diri sebanyak empat kali sebagai pemenang Pilpres 2019, mengandalkan perhitungan suara kelompoknya sendiri. Direktur Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 Hashim Djojohadikusumo menyatakan klaim kemenangan Prabowo tak akan berlanjut dengan upaya mengambil langkah di luar hukum atau inkonstitusional.
"Tidak perlu khawatir akan ada langkah di luar cara konstitusional," kata Hashim yang merupakan adik Prabowo di hotel Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin.
(Baca: Wiranto: Hasut Massa untuk Klaim Kemenangan Berpotensi Melanggar Hukum)
Hashim menyatakan Prabowo telah berpesan agar pendukungnya menjaga suasana tetap sejuk dan tak terpancing provokasi. Meski, BPN Prabowo-Sandiaga menilai pelaksanaan Pemilu serentak 2019 tidak berlangsung secara jujur, adil (jurdil) dan transparan.
Hashim menyatakan salah satu bentuk kecurangan perihal 17,5 juta daftar pemilih tetap (DPT) yang sudah berkali-kali dilaporkan BPN ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Sampai tiga hari sebelum hari pencoblosan 17 April, masalah itu belum tuntas, belum selesai, jadi masalah tetap masalah," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini.
(Baca: Kembali Singgung 17,5 Juta DPT, Hashim Tuding Pilpres Tak Adil)
Hashim menyatakan kecewa karena KPU mengabaikan temuan 17,5 juta DPT bermasalah. "Kami kecewa karena KPU sangat mengabaikan temuan kami soal adanya 17,5 juta dan hingga sampai hari H pencoblosan tetap masih menjadi masalah," tuturnya.
Hashim menduga adanya angka 17,5 juta DPT bermasalah ini juga mempengaruhi hasil quick count yang membuat hasil itu sangat berpihak kepada kubu 01.
"Kami sudah sangat curiga kenapa hasil quick count sangat jauh dan berbeda. Dan ini harusnya menjadi warning bagi KPU untuk bisa menyelesaikan, tapi justru sebaliknya tetap jadi masalah sampai saat ini," sesal Hashim.
(Baca: Bantah Kubu Prabowo, KPU: Hanya 1,25% dari 17,5 Juta DPT Bermasalah)
Sebelumnya KPU telah mengklarifikasi tudingan dari BPN mengenai data 17,5 juta DPT bermasalah. Menurut KPU, hanya 1,25% dari jumlah DPT yang disampaikan BPN benar bermasalah. Sisanya, sebanyak 98,75% dari 17,5 juta DPT valid. Hal ini diketahui KPU berdasarkan verifikasi faktual menggunakan 1.604 sampel pemilih yang telah diundi bersama perwakilan BPN dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Komisioner KPU Viryan Aziz merinci, sebanyak 87,59% dari 17,5 juta DPT itu orangnya ada dan datanya benar. Sebanyak 6,55% dari 17,5 DPT itu orangnya ada, namun ada kekeliruan data. Kemudian, 4,61% dari 17,5 juta DPT itu orangnya ada. Hanya, data kependudukan mereka belum dicetak atau hilang. Menurut Viryan, pemilih dalam kategori ini nantinya akan menggunakan surat keterangan (suket) dalam Pemilu 2019.
Selain itu, sebanyak 1% dari 17,5 DPT itu orangnya ditemukan, namun mereka tidak memenuhi syarat karena sebagian telah meninggal dunia atau berusia di bawah 17 tahun. "Kemudian 0,25% tidak ada orangnya dan data tidak memenuhi syarat," kata Viryan di kantornya, Jakarta, Senin (15/4). Menurut Viryan, pemilih yang datanya keliru sudah diperbaiki oleh KPU. Sementara, sebanyak 1,25% dari 17,5 juta DPT yang tidak ada orangnya maupun tak memenuhi syarat telah dicoret.
Sejumlah Tokoh Apresiasi KPU
Berbeda sikap dengan kubu 02 dalam menyikapi Pemilu 2019, sejumlah tokoh mengucapkan terima kasih terhadap KPU atas kerja dalam penyelenggaraan Pemilu pada Senin (22/4) sore. "Kami sampaikan terima kasih kepada KPU yang bekerja keras dan profesional," kata penyanyi Oppie Andaresta.
Selain Oppie tampak hadir mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riyana Hardjapamekas, mantan Menteri Lingkungan Hidup Sarwono Kusumaatmadja, sutradara Nia Dinata, aktivis yang juga mantan Anggota Panitia Seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Natalia Soebagdjo, hingga rapper Iwa K yang hadir serta ikut membagikan bunga.
(Baca: Kelompok Masyarakat Minta Dua Kandidat Presiden Setop Klaim Kemenangan)
Oppie menyampaikan agar pihak-pihak yang berkeberatan terhadap hasil Pemilu agar mengajukan keberatan sesuai aturan yang ada. "Yang keberatan, kami harap ajukan keberatan sesuai koridor," kata dia.
Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat kembali beraktivitas seperti biasa. Bukan hanya itu, Oppie juga mengajak masyarakat berdoa bagi petugas yang meninggal saat menjalankan tugas. Menurutnya, mereka-mereka itu adalah pahlawan Pemilu."Kepada keluarga mereka kami ucapkan bela sungkawa," kata Oppie.
Sedangkan Ketua Pemuda Muhammadiyah Sunanto yang sempat berorasi menyatakan yakin KPU akan menjaga integritasnya. Dia mengatakan siap mengawal KPU dalam melaksanakan jalannya proses Pemilu 2019. "Kawan-kawan di KPU pusat dan daerah tidak usah khawatir," katanya
Komisioner KPU Ilham Saputra menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Dia menyatakan KPU tetap bekerja sesuai prinsipnya yakni menjunjung tinggi netralitas tanpa berpihak ke manapun calon. "Kami bekerja profesional," kata Ilham.