KPU Minta Kubu Prabowo-Sandi Luruskan Kisruh DPT Bermasalah

Simulasi pemilu yang digelar KPU di SDN 02 Nagrak, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat (3/2/2019).
Penulis: Dimas Jarot Bayu
Editor: Yuliawati
27/3/2019, 20.40 WIB

"Hanya satu yang tak penuhi syarat karena beberapa hari lalu meninggal dunia," kata dia.(Baca: Bawaslu: 2 Lembaga Asing Terakreditasi Pantau Pilpres)

Dia juga tidak mengetahui mengapa junlah DPT tersebut baru dimasalahkan saat ini. Padahal menurutnya, jumlah DPT yang lahir di tiga tanggal pada Pemilu 2014 mencapai 20 juta orang. Namun menurutnya, saat itu tidak ada yang mempermasalahkan.

"Kalau dianggap tidak wajar, bagaimana," kata Viryan.

Viryan juga menjelaskan perhitungan model tanggal kelahiran ini sudah bertahun-tahun dilakukan Kementerian Dalam Negeri untuk mengatasi kendala masyarakat yang tak ingat tanggal lahirnya. Dia mengatakan tidak mungkin memaksa seluruh masyarakat mengingat tanggal lahirnya, sedangkan proses pemilihan sudah dekat.

"Dari Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga sudah beri keterangan," kata dia.

(Baca: Jelang Pilpres, Kubu Prabowo-Sandi Makin Gencar Persoalkan Masalah DPT)

Persoalan DPT kembali diusik BPN dalam diskusi bertajuk "Bongkar Carut Marut DPT" di Kompleks Parlemen, Selasa (26/3). Dalam acara tersebut, hadir Ketua Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandi, Amien Rais; Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, Rocky Gerung dan mantan Anggota KPU Chusnul Mariyah.

Selain mempersoalkan data 17,5 juta DPT, mereka menemukan dugaan data Kartu Keluarga dan atau Nomor Induk Kependudukan yang terduplikasi sehingga berimplikasi pada jumlah DPT ganda dalam jumlah jutaan pada 5 provinsi di Jawa.

Halaman: