Laporkan DPT Ganda, Adik Prabowo Sebut Tiga Tanggal Kelahiran Janggal

Hashim Djojohadikusumo, adik calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, mengadukan potensi Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda sekitar 17,5 juta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hashim menjelaskan tiga tanggal janggal yang dianggap membuat potensi DPT ganda.

"Kami menghitung 17,5 juta nama ganda berdasarkan data tim informatika BPN," kata Hashim di KPU, Jakarta, Senin (11/3).

(Baca: Hashim dan Gerindra Klaim Tanggung 90% Kampanye Jokowi di Pilgub DKI)

Data DPT ganda yang dipersoalkan Hashim di antaranya tiga tanggal kelahiran penduduk yakni pada 1 Juli, 31 Desember dan 1 Januari. Dia mencontohkan, dari daftar DPT terdapat 9,8 juta penduduk yang lahir pada 1 Juli. Sementara jumlah kelahiran penduduk pada 31 Desember dan 1 Januari berturut-turut 5,3 juta dan 2,3 juta.

Padahal kubu Prabowo menghitung secara rata-rata, jumlah kelahiran penduduk hanya 520 ribu tiap tanggal yang sama. "Kami anggap tidak benar," katanya.

Selain Hashim, pertemuan dihadiri Wakil Ketua Dewan Penasehat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno yakni Yunus Yosfiah, politisi Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, hingga Anggota Direktorat Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Habiburokhman. Sedangkan pihak KPU yakni Ketua KPU Arief Budiman Arief Budiman dan Komisioner Viryan Azis.

(Baca: KPU Coret 101 Warga Asing dari Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019)

Usai melaporkan persoalan itu ke KPU, Hashim menilai penyelenggara pemilihan umum ini merespons dengan baik dengan merencanakan pemeriksaan di lapangan. "Akan ada waktu cek lapangan secara acak," katanya.

Selain mempersoalkan tanggal kelahiran, Riza juga menganggap janggal keberadaan lebih dari 300 ribu penduduk dengan usia lebih besar dari 90 tahun. Bukan hanya itu, dia mencatat sebanyak 20.475 penduduk yang belum berusia 17. Oleh sebab itu, pihaknya juga menjadwalkan pertemuan dengan Kenendagri membahas hal ini.

"Hari ini kami menetapkan dan ambil sampel titik nama (lokasi) yang ditelusuri," katanya.

KPU Anggap DPT Tak Bermasalah

Pihak KPU, Viryan Aziz, menyatakan dirinya telah meminta penjelasan dari Dukcapil mengenai banyaknya penduduk yang lahir di tiga tanggal tersebut. Dia mengatakan kelompok tanggal itu datang dari pencatatan penduduk secara langsung.

"Misal saat pencatatan itu ada pemilih yang tidak ingat lahirnya tanggal berapa, hal-hal yang sifatnya itu kemudian disamakan," kata Viryan.

Viryan mengingatkan persoalan itu bukan hal baru. "Pada 2014 juga seperti itu," ujarnya. Dia pun menganggap DPT tidak bermasalah, hanya saja data yang ada perlu dikonfirmasi kembali.

(Baca: Pendukung Prabowo Ragukan KPU, TKN: Efek Kampanye Delegitimasi Pemilu)

Bukan kali ini saja Gerindra melapor soal dugaan DPT Ganda. Pada pertengahan tahun lalu Lembaga Advokasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra melaporkan dugaan persoalan DPT di Jawa Tengah dalam Pilkada 2018 ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dalam laporannya, Gerindra memprediksi ada 3,7 juta DPT yang berpotensi bermasalah.

Juru bicara Lembaga Advokasi DPP Partai Gerindra Munatsir Mustaman mengatakan, potensi tersebut berasal dari temuan 22 variasi data ganda dalam DPT Jawa Tengah. Hal ini terdiri dari seperti kesamaan Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan nama pemilih.

"Temuan paling besar itu ada NIK ganda. Ada beberapa NIK digunakan beberapa orang," kata Munatsir Juni 2018.

(Baca: Prabowo Minta Relawan Cek DPT dan Beri Sumbangan Dana Kampanye)