Kubu Jokowi dan Prabowo Saling Kecam Video Hoaks Pelajaran Agama
Kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sama-sama mengecam video hoaks mengenai isu penghapusan pelajaran agama di sekolah bila Jokowi kembali terpilih. Isu tersebut beredar lewat video yang menampilkan seorang perempuan dengan pakaian berlogo Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Makassar, Sulawesi Selatan.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi, Moeldoko, mengatakan video tersebut merupakan bagian dari kampanye sesat yang tidak terbukti kebenarannya.
“Masyarakat perlu diingatkan bahwa cawapres (Ma’ruf) ini kan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Jadi sepertinya banyak yang kehilangan logika," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/3).
(Baca juga: Survei PolMark: Elektabilitas di Bawah 50%, Jokowi dalam Bahaya)
Ma'ruf merupakan Ketua Umum nonaktif MUI yang sempat menjabat sebagai Rais A'am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Untuk itu, menurutnya tak mungkin pendamping Jokowi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 ini menghapus pelajaran agama, jika nanti terpilih.
Video yang bermuatan isu terkait penghapusan pelajaran agama ini tersebar di media sosial. Dari video tersebut tampak seorang perempuan tengah berkampanye di salah satu rumah warga. Perempuan tersebut menyampaikan alasan untuk memilih calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.
Di tengah argumennya, perempuan itu menyampaikan bahwa Jokowi akan menghapus pelajaran agama di sekolah jika terpilih lagi. Bahkan, perempuan tersebut mengatakan bahwa Jokowi akan menjadikan pesantren sebagai sekolah umum. "Itu kan, salah satu program mereka," ujar perempuan tersebut.
(Baca juga: Survei: Jokowi Unggul di Muslim Moderat, Prabowo di Konservartif)
Video Hoaks Dinilai Merugikan Jokowi
Moeldoko mengatakan beredarnya isu penghapusan pelajaran agama merupakan upaya yang sistematis untuk merusak demokrasi. Ia pun mengimbau masyarakat untuk melawan bentuk-bentuk kampanye hitam di antaranya dengan melaporkan kepada polisi jika menemukan oknum penyebar hoaks.
Dengan begitu, ia berharap ada efek jera bagi para pelaku kampanye hitam. "Ini harus ada sanksi yang keras menurut saya, karena ini mencederai demokrasi," kata Moeldoko.
