Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin menilai kasus PT Pertamina Trading Limited (Petral) yang diungkit kembali oleh Sudirman Said merupakan bentuk kekecewaan. Pasalnya, Direktur Materi Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Subianto-Sandiaga Uno itu sebelumnya dicopot dari jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) oleh Jokowi.
"Apa yang dilakukan Sudirman Said kan sebagai bentuk kekecewaan, karena diganti sebagai menteri," kata Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto di Rumah Cemara, Jakarta, Minggu (17/2).
Sudirman sebelumnya mengatakan, ia diminta untuk menunda laporan hasil audit Petral ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Permintaan itu disampaikan oleh Jokowi melalui seseorang.
Padahal, hasil audit Petral telah jelas menunjukkan adanya mafia jual beli minyak dan gas (migas) di dalamnya. Sudirman mengatakan, ada beberapa menteri Kabinet Kerja yang menyarankan agar Jokowi tidak mengambil langkah pelaporan tersebut karena khawatir mendapat serangan balik.
Menurut Hasto, pernyataan Sudirman itu tak berdasar. Dia mengklaim Jokowi tak pernah takut dalam mengambil sebuah keputusan.
Hasto justru menilai pernyataan Sudirman itu dilakukan sebagai upaya fitnah dan penyebaran kabar bohong (hoaks). Sebab, laporan hasil audit forensik Petral sudah dikirimkan oleh PT Pertamina kepada KPK pada November 2015.
(Baca: Sudirman Said Kritik Seringnya Jokowi Rotasi Menteri)
Tak Siap Berdebat
Audit Petral dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama perusahaan audit asal Australia, Kordamentha. Audit itu disampaikan untuk melihat potensi pelanggaran hukum dalam pengadaan minyak mentah dan BBM impor yang dilakukan Petral, Pertamina Energy Service Pty Ltd (PES), dan Zambesi Ltd periode 2012-2015.
Hasto menuding ucapan Sudirman itu dilakukan karena kubu Prabowo-Sandiaga tak siap berdebat soal gagasan dan program dengan Jokowi-Ma'ruf. "Biasa mau upaya hoaks, mau fitnah," kata Hasto.
Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki juga mempersilakan Sudirman Said membuka hasil audit Petral kepada publik. "Hasil audit itu setahu saya mestinya sudah di KPK. Pak Dirman juga mungkin masih pegang, silakan aja dibuka ke publik," katanya seperti dilansir Tempo.co, Minggu (17/2).
Teten juga membantah cerita Sudirman yang mengaku diperintahkan Jokowi lewat seseorang untuk menunda penyerahan hasil audit Petral ke KPK. Jokowi justru memerintahkan Teten bertanya ke Sudirman soal perkembangan audit tersebut.
(Baca: Debat Kedua, Jokowi Akan Singgung Rekam Jejak Kepemimpinannya)