Rawan Guncangan Eksternal, Utang Pemerintah Dinilai Belum Aman

Calon wakil presiden nomor urut dua Sandiaga Uno menilai posisi utang pemerintah Indonesia yang sebesar Rp 4.418,3 triliun per Desember 2018 belum bisa dibilang aman. Jika terjadi gangguan eksternal, utang tersebut berdampak negatif terhadap ekonomi Indonesia.

"Jika ada perubahan global yang begitu cepat, posisi utang kita dengan sangat mudah memberatkan ekonomi kita," kata Sandiaga, di Jakarta, Kamis (31/1) malam.

Sandiaga menilai Indonesia perlu berhati-hati dengan proporsi utang yang sebesar 29,98% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pasalnya, tantangan ekonomi di 2019 akan cukup berat, seperti perang dagang.

Terlebih, nilai imbal hasil (yield) obligasi Indonesia saat ini masih cukup tinggi. Obligasi global Indonesia dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang jatuh tempo 5 tahun memiliki yield 4,48%. Kemudian untuk obligasi dengan tenor 10 tahun memiliki yield 4,78%. Obligasi global dengan jatuh tempo 30 tahun memiliki yield 5,38%.

Berdasarkan data Asiabonds, yield obligasi Indonesia dalam mata uang lokal (rupiah) dengan tenor 10 tahun mencapai 8,12%. Yield obligasi tersebut lebih tinggi dibandingkan negara-negara lainnya di kawasan Asia Pasifik. "Yield kita tertinggi, ini berbahaya. Kalau kita sudah setinggi itu bunganya, itu merupakan salah satu reminder buat kita," kata Sandiaga.

Utang seharusnya tidak memberatkan Indonesia. Utang, lanjut dia, harus digunakan untuk kegiatan ekonomi pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat.

Untuk membiayai pembangunan infrastruktur, Sandiaga menilai pendanaannya harus dilakukan dengan pola-pola yang jauh lebih inovatif. "Pembangunan infrastruktur harus melalui kemitraan pemerintah, wirausaha, dan sebagainya," ujarnya.