Tahun Depan, Jokowi Tambah Dana dan Percepat Pencairan Bansos PKH

Pemerintah akan menambah besaran Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi dua kali lipat dari sebelumnya Rp 1,89 juta per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bukan hanya itu, pencairan dana ini juga dimajukan sehingga pencairan pada April mendatang telah memasuki tahap kedua.

Hal tersebut dikatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat Sosialisasi Bantuan Sosial PKH di Jakarta Timur, Senin (3/11). Jokowi belum menentukan besarannya secara persis, namun dia memberitahu kemungkinan besar akan naik dua kali lipat. Pencairan Bansos PKH yang sebelumnya dimulai pada Februari, Mei, Agustus, dan November akan dimajukan menjadi Januari, April, Juli, dan Oktober di 2019. "Ada yang tidak setuju ?" tanya Jokowi sembari bercanda dan ditimpali masyarakat dengan kata setuju.

Jokowi beralasan, kenaikan besaran Bansos PKH menungkinkan masyarakat mengakses gizi yang lebih baik. Oleh sebab itu, dia meminta penerima Bansos PKH agar tidak menggunakan uang ini untuk keperluan yang tak bermanfaat, seperti rokok. Bahkan, dia memerintahkan pendamping mencabut penerima dari daftar Bansos PKH apabila hal tersebut dilakukan. "Ambil uang Rp 500 ribu buat suami beli rokok kalau ketahuan pendamping, dicabut," kata Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut Jokowi juga sempat berdialog dengan penerima PKH bernama Suwarti dan Aih Julaeha. Selain penerima, keduanya memggunakan uang ini untuk keperluan usaha kecilnya masing-masing. Bahkan, Aih Julaeha dapat dikatakan hampir lulus (tidak dimasukkan) lagi ke dalam penerima PKH karena kondisi ekonominya membaik. "Manfaatnya luar biasa dari biaya (alat) anak sekolah hingga modal bisnis popcorn kecil-kecilannya," kata Aih.

(Baca: Kepala Bappenas: Kemiskinan Turun Tak Hanya Karena Bansos)

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, anggaran PKH tahun ini hanya sebesar Rp 19,3 triliun dan akan dinaikkan menjadi Rp 32,6 triliun pada 2019. Pemerintah menargetkan kenaikan anggaran program PKH ini mampu menurunkan angka kemiskinan. "Sehingga pada akhir 2019 angka kemiskinan menjadi 9,5% hingga 8,5%," katanya. Hingga November 2018, realisasi penyaluran anggaran PKH telah mencapai 96%.

Sebelum merapat ke sosialisasi bansos, Jokowi bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil membagikan 5.000 sertifikat tanah di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Dalam acara tersebut, Jokowi sempat mengancam Sofyan apabila target pemberian sertifikat tidak tercapai.

Meski demikian, layaknya yang sudah-sudah Presiden kembali mengulang pesan damai menjelang pemilihan umum. Mantan Walikota Solo tersebut juga menggunakan ajang pembagian sertifikat tanah itu untuk membantah kabar yang menyebutkan dirinya kader Partai Komunis Indonesia (PKI). "Ada PKI balita? Ada balita PKI? Cek di media sosial," kata Jokowi yang disambut riuh dan tawa penonton.

(Baca: Pesan Politik Jokowi Saat Penyerahan Sertifikat Lahan)