Selain itu, Dedi menilai ada beberapa potensi ancaman yang bakal menganggu pelaksanaan pemilu. Beberapa ancaman tersebut, antara lain protes, unjuk rasa, bentrokan massal, sabotase, politik uang, dan manipulasi hasil suara.
(Baca: Bawaslu Minta KPU Waspadai 2,2 Juta Pemilih Belum Rekam e-KTP)
Untuk meminamlisasi dampak dan mencegah potensi gangguan pelaksanaan pemilu, Polri menyiapkan lima strategi. Pertama, melalui operasi Mantap Brata 2018 yang dikhususkan untuk pengamanan pemilu. Kedua, strategi proaktif preventif untuk mencegah tindakan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan Pemilu.
Ketiga, menjalankan Operasi Nemangkawi 2018 yang dikhususkan menciptakan kondisi aman di Papua. "Lalu Operasi Antimop 2018 khusus untuk menindak pelanggaran politik uang atau money politic serta Satgas Nusantara untuk mengantisipasi penyebaran konten hoaks dan ujaran kebencian," kata Dedi.
Sementara Bawaslu memastikan bakal memaksimalkan pengawasan dari proses sebelum hingga hasil pemilu ditetapkan. Sebagai langkah pencegahan, Bawaslu akan melakukan sosialisasi pusat pengawasan partisipatif. Dengan demikian, diharapkan bentuk pelanggaran pemilu dapat ditekan. Jika ke depannya ditemukan bukti pelanggaran, akan ada proses penyelesaian sengketa sesuai koridor yang berlaku.
"Kami berharap agar ada peran aktif masyarakat untuk melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para kandidat," kata Kepala Bagian Analisa Teknis Pengawasan Pemilu dan Potensi Pelanggaran (ATP3) Bawaslu Ilham Yamin.