Golkar Siap Diaudit KPK Terkait Aliran Dana Suap PLTU Riau-1

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid (tengah) bersama Sekjen Idrus Marham (ketiga kanan) dan sejumlah ketua koordinator di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (21/11).
Penulis: Dimas Jarot Bayu
Editor: Yuliawati
28/8/2018, 19.55 WIB

Sekretaris Jenderal Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan, partainya siap diaudit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan aliran dana suap dari proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU Riau-1. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar pada Desember 2017 diduga menggunakan dana Rp 2 miliar yang berasal dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budistrisno Kotjo. 

"Tentunya pasti (siap diaudit)," kata Lodewijk di Media Center Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Jakarta, Selasa (28/8).

(Baca juga: Airlangga Bantah Dana Suap PLTU Riau-1 Mengalir ke Munaslub Golkar)

Menurut Lodewijk, Golkar bakal menunggu hasil audit yang dilakukan KPK terkait dugaan suap tersebut. Selain itu, Golkar juga akan melakukan audit internal.

Tujuannya untuk mendalami apakah dugaan tersebut memang benar terjadi. Lodewijk sendiri meyakini tak ada aliran dana suap PLTU Riau-1 yang masuk ke Munaslub Golkar.

Pasalnya, dia mengklaim Golkar sudah memiliki aturan sendiri bahwa dana penyelenggaraan Munaslub berasal dari iuran anggota. "Sumber anggaran Munaslub diatur AD/ART," kata Lodewijk.

(Baca juga: Dana Suap PLTU Riau-1 Diduga Mengalir ke Munaslub Golkar 2017)

Sebelumnya, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto membantah dana suap PLTU Riau-1 mengalir ke Munaslub. Airlangga mengklaim telah menanyakan aliran dana tersebut kepada Ketua Organizing Committee Munaslub Golkar 2017 Agus Gumiwang Kartasasmita dan Ketua Penyelenggara Munaslub Golkar 2017 Nurdin Halid.

Konfirmasi juga dilakukan kepada Bendahara Golkar Robert Joppy Kardinal. "Dari hasil informasi dan pernyataan Ketua OC Pak Agus Gumiwang mengatakan tidak ada dan ketua panitia penyelenggara tidak ada, bendahara Golkar tidak ada," kata Airlangga di DPP Golkar, Jakarta, Senin (27/8).

Dugaan mengenai adanya aliran dana suap PLTU Riau-1 ke Munaslub Golkar disampaikan pengacara Eni, Fadli Nasution. Fadli mengatakan, kliennya sempat meminta bantuan kepada Kotjo untuk membantu operasional panitia Munaslub Golkar.

"Sekitar bulan Desember 2017 menjelang Munaslub Partai Golkar, Bu Eni minta bantuan ke Pak Kotjo," kata Fadli. 

(Baca juga: Pengakuan Tersangka Eni Saragih Terima 'Rezeki' dari Proyek PLTU Riau)

Atas permintaan Eni, Fadli menyebut Kotjo bersedia membantu membiayai Munaslub Golkar. Kotjo pun memberikan dana sebesar Rp 2 miliar kepada Eni. "Dana itulah yang digunakan Bu Eni untuk Munaslub Golkar," kata Fadli.

Sebelumnya, Eni dalam surat tertulis tangan dua lembar dari tahanan KPK sempat mengakui menerima uang senilai Rp 4,8 miliar dari Kotjo. KPK menduga uang tersebut diberikan Kotjo kepada Eni demi melancarkan proses kerja sama investasi proyek PLTU Riau-1 yang dilakukan Blackgold.

Dalam perkara ini KPK telah menetapkan tiga tersangka, yakni Eni, Kotjo dan mantan Menteri Sosial Idrus Marham.

Idrus diduga menerima hadiah atau janji bersama Eni senilai US$ 1,5 juta atau setara dengan Rp 21,8 miliar dari Kotjo. Janji diberikan bila Kotjo dan rekanannya berhasil meneken jual beli (purchase power agreement/PPA) PLTU Riau-1.