Airlangga Hartarto Klaim Dapat Izin Jokowi Jadi Ketum Golkar

Merosotnya elektabilitas Golkar semakin menguatkan desakan agar Setya Novanto mundur dari kursi pimpinan. Penyebab elektabilitas Golkar mundur akibat Setya Novanto menjadi tersangka kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

(Baca: Golkar Kian Panas, Ical Waspadai Perpecahan Partai)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Novanto sebagai tersangka dengan dugaan mengakibatkan kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp 2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp 5,9 triliun dalam pengadaan paket KTP elektronik tahun 2011-2012 pada Kemendagri.

Penetapan tersangka dan penahanan Setya Novanto (Setnov) membuat Dewan Pengurus Daerah tingkat I Golkar meminta adanya perubahan terhadap kepengurusan Partai Golkar. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menggelar pertemuan dengan seluruh DPD Tingkat I di Jakarta pada Sabtu (25/11).

Pertemuan tersebut menyetujui pelaksanaan munaslub setelah vonis praperadilan yang diajukan Setya Novanto atas status tersangka dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik. Jika Setnov kalah di praperadilan, maka dia harus mengundurkan diri atau Golkar akan mengadakan rapat munaslub.