Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya membalas surat dari Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation. Namun, surat tersebut tidak menjawab permintaan kedua perusahaan ini mengenai hak kelola 39 persen di Blok Mahakam.
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengaku surat balasan ini sudah siap, tapi belum disampaikan kepada pihak Total dan Inpex. "Saya sudah paraf (suratnya), saya enggak tahu pak menteri seperti apa (keputusannya), jangan mendahului pak menteri lah," kata Arcandra di Kementerian ESDM, Kamis (20/7).
Kedua kontraktor migas ini sudah mengirimkan surat tersebut sejak 11 April lalu. Ada beberapa hal yang diminta Total dan Inpex dalam surat tersebut, salah satunya hak kelola Blok Mahakam untuk kontrak yang baru sebesar 39 persen.
(Baca: Jonan Tolak Campuri Pembagian Hak Kelola Blok Mahakam)
Arcandra mengatakan pihaknya tidak bisa menjawab permintaan Total dan Inpex mengenai hak kelola blok migas di Kalimantan Timur ini. Pemerintah menyerahkan hal tersebut kepada PT Pertamina (Persero). Dengan begitu Total dan Inpex harus bernegosiasi langsung dengan Pertamina terkait hal ini.
Selain mengenai hak kelola, ada tiga hal lagi yang diminta Total kepada pemerintah terkait Blok Mahakam. Dia menjelaskan hanya menjawab tiga hal tersebut. Pertama, Total meminta besaran jatah migas untuk negara saat awal produksi atau first tranche petroleum (FTP) di blok migas Mahakam sebanyak 0 persen alias tidak ada sama sekali.
Sampai suratnya nyampai dulu lah (ke Total) baru saya ceritakan," ujarnya.
(Baca: Arcandra Kaji 3 Insentif Permintaan Total dan Inpex di Blok Mahakam)