Selain itu, ada juga anggaran untuk koordinasi gerakan Indonesia tertib dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental senilai Rp 6 miliar, serta satuan tugas (satgas) propaganda, agitasi, dan provokasi sebesar Rp 6 miliar. Ada pula anggaran koordinasi revitalisasi Dewan Ketahanan Nasional Rp 7,5 miliar dan penanganan ormas yang tidak sesuai ideologi Pancasila Rp 6 miliar.
"Kami usul anggaran koordinasi penanganan ormas yang tidak sesuai ideologi Pancasila Rp 6 miliar, ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo," ujar Wiranto.
Selain 10 kegiatan prioritas tersebut, Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pariera meminta Wiranto juga memperhatikan bahaya serangan siber, seperti yang terjadi pada kasus ransomware WannaCry beberapa waktu lalu. "Dunia maya itu harus dikuasai juga. Atasi juga persoalan hoax," ujar dia.
Namun, menurut Wiranto, persoalan ini semestinya masuk dalam anggaran kementerian teknis. Misalnya, rencana Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara membentuk Badan Siber Nasional (BSN). Lembaga ini nantinya akan mengoordinasikan badan cyber deffence di Kementerian Pertahanan, cyber intelligence di Badan Intelijen Negara (BIN), dan cyber security di Kepolisian RI.
"Kami hanya lakukan rapat, sinkronisasi harmonisasi yang laksanakan kementerian dan lembaga (K/L) terkait. Kami lakukan pengendalian saja," kata Wiranto.