Rencananya, tim ini akan datang ke Jakarta dan Surabaya pada pekan depan. "Kami ingin memastikan, perbaikan apa saja yang sudah kami lakukan (kepada Bank Dunia). Jadi jangan sampai mereka salah mengerti atau kurang memahami," kata Lembong.
Selain Bambang dan Lembong, rakor ini juga dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia dampingi juga oleh Eselon I yakni Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga agar berfokus meningkatkan penilaian di setiap indikator kemudahan berbisnis terutama yang masih dinilai sangat buruk. Dari 10 indikator kemudahan berbisnis di Indonesia, enam di antaranya berada di luar peringkat 100.
Keenam indikator tersebut adalah urusan perpajakan, perdagangan lintas negara, kemudahan izin konstruksi, izin dan kepemilikan bangunan, proses memulai investasi, dan ketaatan pada kontrak.
Presiden juga meminta perbaikan dari sisi regulasi. Kementerian dan lembaga perlu memangkas kebijakan yang dinilai menghambat kemudahan berusaha. Menurut Jokowi, Indonesia harus menunjukkan reformasi yang lebih cepat dalam mewujudkan kemudahan berusaha dan berinvestasi.